Wagub Beberkan Raperda RZWP3K, Belitung Bebas Tambang Laut

Abdul Fatah membeberkan dalam draft rancangan peraturan daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Dokumen Bangka Pos
Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah membeberkan dalam draft rancangan peraturan daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pulau Belitung bebas tambang laut.

"Iya, betul Belitung bebas tambang laut," kata Fatah usai rapat validasi RZWP3K secara tertutup di ruang rapat Tanjung Pendam, Selasa (23/10/2018).

Fatah menyebutkan, apa yang dituangkan dalam draft raperda RZWP3K mengakomodir semua kepentingan dan aspirasi masyarakat.

"Kami melihat landasan dari aspiarasi dan suara rakyat yang disampaikan ke bupatinya. Seperti Belitung Timur mengatakan Belitung Timur zero tambang laut dan itu sampai dibawa ke dalam paripurna DPRD, kemudian dari Bupati menyampaikan itu ke pk Gubernur, kami menyerap itu. Begitu juga dengan di Belitung," ujarnya.

Untuk pulau Bangka, ia menyebutkan memang masih ada ruang untuk pertambangan laut.

"Kalau untuk Bangka masih ada, tapi untuk Pulau Belitung concern pada pariwisata tidak ada lagi tambang laut pasir atau timah," jelasnya.

Disinggung soal, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah ada, ia mengatakan semuanya sudah ada aturan.

"Yang jelas kan ini diatur dalam Undang-undang, IUP ini dulu kan putusan menteri waktu zaman itu, ada juga keputusan bupati/gubernur mengenai izinnya itu. Itu kan sudah diatur undang-undang, kalau undang-undang sudah mengatur itu, tinggal diukur man yang lebih tinggi," katanya.

Ia menyebutkan, saat ini sudah dilakukan validasi internal Raperda RZWP3K untuk menarasikan apa yang telah dimuat dalam peta. Sehingga tidak terjadi bias antar peta dan narasi.

Pihaknya, juga telah mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersangkutan untuk memfinalkan raperda RZWP3K.

"Misalnya pelabuhan, di Peta ini mana yang ada pelabuhan dan rencana pelabuhan merkea akan paraf satu persatu. Ini untuk membuktikan ini dokumen autentik dan sesuai dengan yang dipikirkan OPD, dan ini dimbimbing tim pokja," katanya.

Menurutnya, Raperda ini akan diserahkan ke DPRD Babel pada Senin (29/10) mendatang.

"Konsultasi publik belum ditentukan tanggalnya, final di pokja kita dorong ke DPRD tanggal 29, kita bisa melakukan konsultasi publik dengan peta," katanya.

Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved