Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Calon DPD Dihentikan

Hal ini berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan, penyelidikan terhadap temuan yang masuk ke Sentra Gakkumdu

Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Calon DPD Dihentikan
Bangkapos/Nurhayati
Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Corri Ihsan bersama Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangka Irwandi Pasha dan Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bangka Zulkipli, Rabu (24/10/2018) saat mengadakan konfrensi pers di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bangka memutuskan bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilu dengan terlapor Alexander Fransiscus, Calon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI) dan Saiful Ahyar Sekjen APDESI Kabupaten Bangka, belum bisa dinaikan ke tahap penyidikan.

Hal ini berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan, penyelidikan terhadap temuan yang masuk ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangka dan hasil kajian pengawas pemilu serta hasil penyelidikan penyidik gakkumdu.

Keputusan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Corri Ihsan bersama Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangka Irwandi Pasha dan Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bangka Zulkipli, Rabu (24/10/2018) di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka.

Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangka Irwandi Pasha, menjelaskan, setelah pembahasan kedua di sentra gakkumdu berdasarkan 280 ayat 2 jo pasal 493 dan pasal 280 ayat 3 jo pasal 494 UU No 7 tahun 2017 belum terpenuhinya unsur berdasarkan alat bukti yang ada sehingga belum bisa dinaikan statusnya dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.

"Untuk itu berdasarkan temuan 01/TM/PL/Kecamatan Sungailiat/09.02/X/2018 dengan terlapor Alexander Fransiscus (Calon Anggota DPR Dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilu (Pasal 22 ayat 5 Perbawaslu No 9 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu)," jelas Irwandi.

Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Corri Ihsan, proses penanganan pelanggaran terkait pertemuan para kepala desa di Kabupaten Bangka dengan Calon DPD RI Alexander Fransiscus sudah tahap akhir dan sudah diputuskan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangka.

"Sudah kami putuskan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangka yaitu bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Proses itu kita sudah melakukan klarifikasi ke seluruh kades yang hadir pada pertemuan tersebut dan juga kepada kades yang tidak hadir, termasuk dalam DPD-nya kita klarifikasi juga, dari pihak hotel juga sudah kita klarifikasi.

Dari klarifikasi itu kami sudah buat kajian awalnya kemudian dari kepolisian juga sudah melakukan penyelidikan dan berproses juga di polres yang ada pemanggilan juga terhadap yang bersangkutan," jelas Corri.

Pihaknya bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangka memutuskan bahwa temuan tersebut tidak memenuhi unsur baik dari pasal yang disangkakan dan unsur kampanye juga tidak terpenuhi.

"Unsur pidana pemilunya itu tidak terpenuhi di situ, makanya kami hentikan untuk temuan pelanggaran ini," kata Corri. 

Ia juga membantah adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu kepada Bawaslu Kabupaten Bangka.

"Kami pastikan tidak ada, bawaslu pada prinsipnya independen. Mau apa pun, siapa pun intinya tidak terpengaruh soal intimidasi dari pihak manapun. Kami berproses sesuai aturannya seperti apa dan semua sudah clear jadi tidak ada yang namanya  intimidasi dari pihak mana pun," tegas Corri.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved