Terkait Penambang Hutan Lindung, Anggota DPRD Ini Minta Pemodal dan Penampung Timah Juga Ditangkap

Pahlevi mengatakan para penambang yang menambang tidak bekerja sendiri, ada pembeli atau penampung hasil timah mereka seharusnya juga ikut di usut.

Terkait Penambang Hutan Lindung, Anggota DPRD Ini Minta Pemodal dan Penampung Timah Juga Ditangkap
bangkapoa/riki
Ketiga tersangka yang berhasil diamankan antara lain Doni alias Robi , Benny dan Arianto alias Bem yang ketiganya merupakam warga Desa Lubuk Besar foto diambil, Rabu (24/10/2018) 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Riki Pratama

BANGKAPOS.COM -- Polres Bangka Tengah telah menangkap para penambang di Hutan Lindung di wilayah, Kolong Kuruk TK Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar beberapa waktu lalu.

Namun dari tangkapan itu, pihak DPRD Bangka Tengah mengharapkan aparat penegak hukum tidak hanya menangkap para penambang dilapangan tetapi juga para pemodal dan penampung timahnya.

"Telah ditangkapnya, pelaku dilapangan mestinya bukan mereka saja, tetapi siapa yang menjadi pemodal, dan penampung timahnya juga di usut dong, proses juga,"jelas Anggota DPRD Bateng Pahlevi Syahrun kepada wartawan, Rabu (24/10/2018)

Pahlevi mengatakan para penambang yang menambang tidak bekerja sendiri, tentunya ada pembeli atau penampung hasil timah mereka dan seharusnya juga ikut di usut.

"Hasil timahnya ada pembelinya kalau penambangnya ditangkap, penampungnya juga kenapa tidak di tangkap, karena akibat kegiatan ilegal ini, wilayah Bateng akan semakin rusak, dan Bateng tidak dapat apa apa,"lanjutnya

Ia mengharapkan pihak aparat penegak hukum melakukan asaz keadilan dalam upaya menegakkan hukum, agar yang terlibat untuk segera ditangkap.

"Aparat penegak hukum supaya melaksanakan azas keadilan di Bangka Tengah banyak warga yang menambang, tetapi tidak berani hingga ke hutan lindung, sementara ini ada keberanian dan nekat , sehingga harus di berikan efek jera,"lanjutnya

Ia menambahkan, berdasarkan aturan hukum mereka telah melakukan aktivitas tambang ilegal dan merusak hutan lindung yang tentunya harus dijerat hukuman berlapis.

"Ya karena mereka ini, bekerja di hutan tanpa izin dan melakukan penambangan tidak menggunakan dokumen resmi, berdasarkan UU hukum negara ancamanya tidak main main ancamanya sampai 10 tahun, dan denda Rp 10 milyar, dan harus diberi hukuman berat agar ada sifat jera dan Undang undang yang dikenakan seharusnya berlapis, tidak hanya minerba tetapi juga terkait kehutanan,"lanjutnya

Halaman
12
Penulis: Riki Pratama
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved