Pemkot Pangkalpinang Tunggu Juknis Dana Kelurahan dari APBN 2019

Pemkot Pangkalpinang menunggu petunjuk teknis (juknis) program satu miliar satu kelurahan yang telah dianggarkan di APBN 2019 mendatang

Pemkot Pangkalpinang Tunggu Juknis Dana Kelurahan dari APBN 2019
Dokumen Bangka Pos
ketua dewan pengawas rumah sakit, Suparyono. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM -  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Suparyono mengatakan, pihaknya menunggu petunjuk teknis (juknis) program satu miliar satu kelurahan yang telah dianggarkan di APBN 2019 mendatang. Ini ia sampaikan menyusul adanya gelontoran dana kelurahan senilai Rp 3 triliun pada APBN 2019.

"Rencananya seperti itu, tetapi petunjuk teknis dan surat menterinya belum ada. Insyaallah ini dilaksanakan, kalau jadi, kami laksanakan sesuai petunjuk teknis dari Menteri Keuangan atau Menteri Dalam Negeri kami berharap mudah-mudahan terealisasi," kata Suparyono kepada bangkapos.com, Senin (5/11/2018).

Pemkot Pangkalpinang diketahui telah memiliki program serupa. Tiap kelurahan mendapatkan anggaran Rp 1 miliar dari APBD Kota Pangkalpinang.

Suparyono menyebut, sejauh ini tidak masalah pada pelaksanaan program tersebut. Komposisi dana untuk kelurahan dari APBD ini terdiri dari 40 persen untuk kemasyarakatan, dan 60 persen untuk fisik.

Pada 2018 ini, dana kelurahan ini digunakan untuk program rumah layak huni.

"Jadi manfaatnya nyata sekali, langsung untuk grass root. Ya bentuknya berupa program, untuk masyarakatnya untuk pembinaan masyarakat, pembinaan RT RW, untuk MTQ, menetapkan nilai-nilai kebangsaan pada 17 Agustus. Untuk masyarakat ini porsinya yang 40 persen itu. Jadi sejauh ini tidak ada masalah berjalan sesuai yang diprogramkan dan direncankan," tutur dia.

Dikutip dari Kompas.com , Badan Anggaran DPR RI bersama Kementerian Keuangan menyepakati alokasi untuk Dana Kelurahan Rp 3 triliun dalam RAPBN 2019. Secara keseluruhan, Banggar dan pemerintah dalam kesempatan yang sama menyepakati alokasi untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun depan Rp 826 triliun.

"Iya (sudah disepakati), berlaku tahun depan," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti usai rapat di DPR RI, Kamis (25/10/2018)

Prima menjelaskan, ada perubahan mekanisme penyaluran Dana Kelurahan dalam rapat bersama Banggar sejak sore tadi. Perubahan dari yang awalnya dimasukkan ke dalam Dana Desa digeser jadi masuk Transfer ke Daerah.

Dengan kesepakatan tersebut, nominal Dana Kelurahan dipastikan sebesar Rp 3 triliun. Teknis penyaluran Dana Kelurahan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja selanjutnya, sekaligus merampungkan keseluruhan postur RAPBN 2019.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Airin Rachmi Diany berharap Dana Kelurahan bisa diimplementasikan tahun depan. Usulan Dana Kelurahan disebut Airin sudah sejak tiga tahun lalu, ketika program Dana Desa dijalankan.

Menurut Airin, Dana Kelurahan diperlukan karena ada ketimpangan dalam hal bantuan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Ketika Dana Desa berjalan, desa-desa menerima bantuan yang rata-rata Rp 1 miliar, sementara kelurahan tidak menerima dana tersebut untuk pengembangan wilayahnya.

Sementara kondisi di lapangan, ada juga kelurahan yang tertinggal dan alokasi anggaran dari pemda untuk kelurahan terbatas. Pun ada kelurahan yang berada di wilayah kabupaten, dan desa di kota, sehingga Dana Kelurahan diajukan untuk pemerataan pembangunan. (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved