BPN ATR Gelar Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi

Reforma agraria hadiah dari negara untuk masyarakat, karena permasalahan pertahanan sangat pelik

BPN ATR Gelar Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi
Bangka Pos/Krisyanidayati
Rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria tingkat Provinsi, di Novotel, Bangka Tengah, Selasa (6/11/2018). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Badan Pertanahan Nasional/ Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria tingkat Provinsi, di Novotel, Bangka Tengah, Selasa (6/11/2018).

Kepala BPN Babel, Agus Susanto menyebutkan pihaknya telah melakukan pemetaan lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di masing-masing kabupaten yang ada di Babel.

Ia menyebutkan, Tora tidak hanya berkaitan dengan redistribusi tanah atau pembagian tanah kepada masyarakat.

Melainkan untuk menyelesaikan permasalahan, seperti ketimpangan kepemilikan tanah, sengketa tanah.

"Reforma Agraria bukan hanya mengatur aspek kepimilikan, tapi masyarakat mengakses sumber kesejahteraan, selain mendapatkan tanah tapi juga diberikan pendampingan mendapatkan modal atau kesejahteraan," katanya.

Gubernur Babel, Erzaldi Rosman berharap, instansi terkait di kabupaten kota betul-betul memanfaatkan reforma agraria ini untuk disampaikan kepada masyarakat, dan serius menangani hal ini.

"Reforma agraria hadiah dari negara untuk masyarakat, karena permasalahan pertahanan sangat pelik tak semudah jika tidak ada Reforma agraria, kalau tidak dianggap serius dan biasa saja, bapak ibu sudah menghilangkan peluang yang luar biasa dahsyat kalau ditanggapi," katanya.

Ia menilai, reforma agraria tahun 2017 lalu belum maksimal. Sehingga, ia berharap tahun 2018 dan 2019 harus lebih baik lagi.

"Saya merasa yang 2017 tidak optimal, tapi kita tak usah saling menyalahkan, kita evaluasi, 2019 keberhasilannya harus lebih baik lagi segi bidang luasan yang diukur harus meningkat dibandingkan 2018," ujarnya.

Dirinya juga meminta agar kepala daerah yang ada di Babel, serius menangani hal ini sehingga bisa berdampak langsung pada masyarakat.

"Notulen harus disampaikan ke bupati/Wali Kota hasil pertemuan ini. Harus betul-betul dimanfaatkan," katanya. (*)

Penulis: krisyanidayati
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved