Perda Denda Pemakaian Jalan Bukan untuk Kepentingan Lalu Lintas akan Dicabut

Diakuinya, banyak masyarakat yang protes seperti di Jalan Wilhelmina banyak PKL, seharusnya pemkot tegas dalam hal ini.

Perda Denda Pemakaian Jalan Bukan untuk Kepentingan Lalu Lintas akan Dicabut
bangkapos/edwardi
Rio Setiady, Ketua Pansus 4 DPRD Kota Pangkalpinang. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM -- Panitia khusus (Pansus) 4 DPRD Kota Pangkalpinang menggelar rapat membahas rancangan peraturan daerah ,(rapereda) pencabutan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2005 tentang denda pemakaian jalan bukan untuk kepentingan lalu lintas di ruang rapat pansus DPRD Kota Pangkalpinang..

"Kita akan mencabut perda itu karena sudah ada perda lain yang mengaturnya, yaitu perda tentang ketertiban umum (tibum) dan perda tentang lalu lintas," kata Rio Setiady, Ketua Pansus 4 DPRD Kota Pangkalpinang, Rabu (07/10/2018) di kantornya.

Dilanjutkannya, perda yang dicabut ini substansinya adalah denda ketika ada orang yang menggunakan jalan bukan untuk kepentingan lalu lintas, misalnya untuk pernikahan, pasar malam dan kegiatan lain yang bukan untuk lalu lintas.

"Termasuk juga pemakaian jalan oleh pedagang kaki lima (PKL), saat inikan tidak ada denda bagi PKL," ujarnya..

Diakuinya, banyak masyarakat yang protes seperti di Jalan Wilhelmina banyak PKL, seharusnya pemkot tegas dalam hal ini.

"Memang sudah ada pendekatan dan negosiasi dengan PKL namun tetap tidak bisa ditertibkan secara tuntas, usai ditertibkan lalu muncul lagi dengan alasan kemanusiaan untuk mencari nafkah karena di Pangkalpinang ini sudah susah mencari uang," tukasnya.

Diakuinya, dalam penerapan perda ini Pemkot harus tegas, perda yang sudah dibuat dan dibahas panjang namun ketika penerapan di lapangan tidak ditegakkan, sehingga terkesan percuma dibuat.

"Kita juga tidak mau ketika orang sedang berdagang mencari nafkah merasa was-was dan khawatir akan digusur atau ditertibkan. Mereka juga ingin berusaha secara legal," imbuhnya
.
Ditambahkannya, kemarin ada orang yang protes karena ada kebijakan di ruas jalan nasional mulai Kampung Katak sampai bandara itu tidak boleh ada parkir, artinya sepanjang jalan itu tidak ada kendaraan yang berhenti, namun kebijakan ini tidak ada memberikan solusinya. Bayangkan bila kendaraan tidak boleh parkir di ruas jalan itu, maka mau parkir dimana, bagaimana solusinya.

"Kita melihat Pemkot masih lemah dalam hal ini, baik dalam penegakan perda dan perencanaan ke depan untuk Pangkalpinang," tukasnya.

Penulis: edwardi
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved