Breaking News:

Wagub Nilai Pemerintah Pusat Belum Sepenuhnya Memberikan Kewenangan Perhubungan ke Pemprov

Khususnya kebandar udaraan dalam Undang-undang itu tidak ada disebutkan peran pemerintah Provinsi, tapi penanganan

Editor: Iwan Satriawan
Bangka Pos/Krisyanidayati
Pemukulan gong tanda dibukanya rapat kerja teknis kepala dinas perhubungan provinsi se Indonesia, di Swissbell Hotel, Kamis (8/11/2018). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi tuan rumah dalam rapat kerja teknis kepala dinas perhubungan provinsi se Indonesia, di Swissbell Hotel, Kamis (8/11/2018).

Rakor teknis yang mengusung tema Upaya penguatan sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang perhubungan yang dihadiri kepala dinas perhubungan se Indonesia.

Kegiatan ini turut dihadiri, Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan keselamatan perhubungan, Kementrian Perhubungan Cris Kuntadi, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Makmur Marbun, Direktur Transportasi Bappenas, Ikhwan Hakim dan wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah.

Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah mengatakan ada beberapa hal yang perlu dibahas dalam kegiatan ini diantaranya ialah masih ada perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada sinergisitas.

"Di Indonesia banyak terjadi kecelakaan baik di udara, laut terjadi di danau Toba, dan darat. Pemerintah pusat mengatakan itu adalah wewenang dari pemerintah daerah," katanya dalam sambutannya.

Selain itu, menurutnya massih ada kesan pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan kewenangan.

"Khususnya kebandar udaraan dalam Undang-undang itu tidak ada disebutkan peran pemerintah Provinsi, tapi penanganan kecelakaan penerbangan, penanganan Keluarga korban, proses itu ada di pemerintah daerah," katanya.(*)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved