Inovasi TP4D Berbasis Informasi Teknologi di Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa.

Inovasi TP4D Berbasis Informasi Teknologi di Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung
Ist
Koordinator Intel Kejati Bangka Belitung dan Sekretaris TP4D Bangka Belitung, FAHMI, S.H.,M.H. 

TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI;

TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di tingkat provinsi, dan

TP4D Kejaksaan/Cabang Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di tiap wilayah kota atau kabupaten.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat dan daerah melalui pengawalan dan pengamanan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia. Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara:

Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.

Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan.

TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.

Halaman
1234
Editor: zulkodri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved