Komunikasi Efektif Membersihkan Data Pemilih Ganda di Luar Negeri

Penetapan DPT sendiri seyogyanya dilakukan pada bulan September 2018, yang pada saat itu diprotes karena disinyalir terdapat 25 juta data ganda.

Komunikasi Efektif Membersihkan Data Pemilih Ganda di Luar Negeri
Istimewa
Zamal Nasution 

Terkait pemilih yang tinggal di luar negeri, umumnya mereka yang berusia minimal 17 tahun secara otomatis juga akan terdaftar di dalam negeri, meskipun yang bersangkutan telah pindah domisili ke luar negeri dan mendaftarkan sebagai pemilih di luar negeri.

Persoalan ini bermula dari instruksi KPU untuk menggunakan data awal pemilih yang bersumber dari catatan sipil atau registrasi penduduk. Instruksi tersebut diaplikasikan secara harfiah dengan menyalin rekaman data di dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) ke dalam sistem administrasi data pemilih.

Instruksi tersebut juga digunakan untuk menyederhanakan pekerjaan KPU di daerah (KPUD). Mereka mendaftarkan semua nama yang berusia minimal 17 tahun dalam kartu keluarga (KK) ke sistem administrasi pemilih.

Urusan mengenai apakah pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih telah diselenggarakan secara aktif menghubungi para pemilih, pasti telah dikerjakan. Namun, WNI di luar negeri yang umumnya jarang berkomunikasi dengan kantor pemerintah, oleh KPUD dianggap harus didaftarkan sebagai pemilih di lingkungan tempat tinggalnya di Indonesia.

KPUD berpedoman bahwa untuk menjaga hak pilih seseorang, resikonya lebih ringan daripada menghadapi masalah apabila terdapat tuntutan karena menghilangkan hak pilih. Keputusan tersebut merupakan pilihan sulit bagi pengurus KPUD yang bekerja sebagai pelaksana dari setiap keputusan KPU pusat. 

Terkait kesulitan KPUD menghubungi para pemilih yang berada di luar negeri, merupakan akibat dari tidak adanya komunikasi para pemilih yang di luar negeri dengan pemerintah setempat di daerah asal.

Di sisi lain, hal ini dimungkinkan terjadi karena belum adanya sistem registrasi kependudukan yang tertintegrasi dengan otoritas imigrasi yang merekam pergerakan mobilitas WNI. Di setiap negara di mana pemerintah Indonesia memiliki kantor perwakilan, WNI di luar negeri dihimbau untuk melaporkan kedatangan dan kepergian.

Himbauan tersebut umumnya bersifat sukarela. Pelaporan itu sendiri dikelola oleh Kementerian Luar Negeri karena adanya asumsi kepentingan melayani WNI di luar negeri merupakan tugas diplomat di perwakilan.

Meskipun terdapat fungsi imigrasi di sebagian kantor perwakilan, manajemen dan administrasi pelaporan masih dikerjakan secara terpisah. Ini terkait dengan ketiadaan sistem yang mampu mengupayakan pemutakhiran data WNI di luar negeri misalnya setiap WNI yang berangkat dari pelabuhan udara maupun laut dari dalam negeri akan tercatat dalam sistem imigrasi.

Pencatatan tersebut terhubung dengan mekanisme lapor diri, begitu juga halnya dengan kedatangan ke dalam negeri yang juga akan mencatatkan kepergian dari negara terakhir domisili.

Halaman
1234
Editor: Alza Munzi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved