Breaking News:

Komunikasi Efektif Membersihkan Data Pemilih Ganda di Luar Negeri

Penetapan DPT sendiri seyogyanya dilakukan pada bulan September 2018, yang pada saat itu diprotes karena disinyalir terdapat 25 juta data ganda.

Editor: Alza Munzi
Istimewa
Zamal Nasution 

Sebelum sistem ini dibuat, secara sukarela seharusnya WNI di luar negeri melaporkan kedatangan dan kepergian dari sebuah negara domisili sehingga pemutakhiran data berlangsung dinamis.

Administrasi Data Pemilih di Luar Negeri

Dalam sistem kerja KPU ada bagian organ kerja bernama Sistem Pendaftaran Pemilih (Sidalih) yang dibagi menjadi Sidalih dalam negeri (Sidalih DN) dan luar negeri (Sidalih LN). Pekerjaan administrasi data pemilih yang berada di luar negeri ditangani oleh kelompok kerja pemilu luar negeri (Pokja LN) yang dibentuk atas kerjasama antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan KPU.

Berkaitan dengan pentingnya mengakomodir pemilih yang berada di luar negeri, maka pemerintah lewat KPU menggunakan perangkat manajemen penduduk WNI yang dikelola oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal (Konjen) yang berada di 130 perwakilan RI di lima benua.

KPU menetapkan dibentuknya panitia pemilihan luar negeri (PPLN) untuk melaksanakan amanat Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa hak setiap WNI yang berhak untuk memilih harus dilayani sehingga para pemilih tidak perlu meninggalkan negara tempat domisili. Pelayanan pemilu oleh PPLN di 130 negara perwakilan dilakukan oleh anggota dan sekretariat PPLN yang jumlah personil tiap PPLN berbeda berdasarkan jumlah pemilih tetap (DPT) di pemilu periode sebelumnya. Untuk DPT di PPLN dengan jumlah maksimal 1.000 orang, maka ditentukan ada 3 anggota (1 merangkap sebagai ketua) dan 3 orang di bagian sekretariat. Sedangkan DPT di PPLN dengan jumlah lebih dari 1.000 orang maka jumlah anggota PPLN yaitu 5 orang (1 merangkap sebagai ketua) dan 3 orang di bagian sekretariat. Dibentuknya PPLN dan sekretariat PPLN berdasarkan kepentingan pembagian tugas yakni PPLN bagi implementasi tugas substantif komunikasi langsung dengan WNI sedangkan sekretariat bertugas dalam manajemen keuangan dan administrasi kegiatan PPLN.

Pembagian tugas ini signifikan karena umumnya anggota PPLN berasal dari unsur komunitas WNI yang fokus dalam pendataan dan sosialisasi pemilu bagi WNI sehingga perlu dibantu oleh sekretariat dalam manajemen keuangan dan administrasi pelaporan.

Rekruitmen anggota PPLN dilaksanakan setiap lima tahun dengan masa kerja setahun sebelum pemilu. Kriteria calon anggota ditetapkan yang utama yakni bukan merupakan pengurus partai politik. Penekanan pada aktivitas kepartaian mengurangi porsi persyaratan kemampuan melakukan komunikasi aktif dengan para pemilih, pengolahan data, dan kerelaan mengunjungi pemilih di hari kerja.

Umumnya, anggota PPLN juga memiliki pekerjaan tetap sebagai tugas utama, sehingga tugas PPLN menjadi pekerjaan tambahan. Akibatnya, urusan pemilu berada pada porsi sekunder yang dikerjakan setelah jam kerja. Padahal, pengolahan data pemilih bukanlah pekerjaan administrasi yang didasarkan pada perkiraan dan kabar dari teman.

Data pemilih harus merupakan data primer yang diperoleh secara aktif menghubungi pemilih baik secara langsung maupun komunikasi melalui media sosial. Data pemilih yang akurat adalah tugas utama PPLN.    

Kembali pada pentingnya data pemilih dan komunikasi efektif dengan para pemilih, pemilu di luar negeri bertujuan untuk menyerap aspirasi WNI melalui metode suara terbanyak bagi setiap calon legislatif pusat (DPR) dan presiden. Bagi penduduk di luar negeri, suara terbanyak tersebut disalurkan bagi calon anggota legislatif yang juga mewakili propinsi daerah khusus ibukota (DKI) Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Halaman
1234
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved