BKPSDM Pangkalpinang Tunggu Keputusan Pusat Terkait Polemik Passing Grade CPNS 2018

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangkalpinang Agung Yubi Utama mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu keputusan pemerintah pusat terkait nilang ambang batas (passing grade) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018 yang dianggap terlalu tinggi. Ini berakibat banyaknya pelamar CPNS yang tak memenuhi ketentuan passing grade dan lulus ke tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Pemerintah pusat diketahui tengah membahas hal ini karena sejumlah daerah mengusulkan penurunan nilai ambang batas agar formasi CPNS yang ditawarkan dapat terisi.

"Saat ini belum ada kebijakan pemkot mengusulkan penurunan seperti yang dilakukan pemerintah provinsi. Sekarang ini, sifatnya kami menunggu. Karena ini nasional, sebenarnya seluruh daerah sama permasalahannya dengan usulan Pak Gubernur. Artinya tanpa kami usulkan, pusat kalau ambil keputusan juga sifatnya nasional," ucap Agung kepada Bangka Pos, Jumat (16/11/2018)

Agung mengatakan, polemik passing grade pada CPNS 2018 kali ini dilematis. Satu sisi pemerintah ingin ASN yang berkualitas, di sisi lain daerah dengan sedikitnya pelamar yang melewati nilai ambang batas malah kekurangan pegawai.
"Kalau menurut jadwal, abis SKD, itu ada dua minggu seelah SKD. Akhir November ini sudah SKB. Kalau ada polemik seperti ini, kemungkinan akan mundur-mundur sedikit," tutur dia

Molen: Kan Sayang Kuota Formasi Kita Hilang

Terpisah, Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) mengatakan, ia akan segera berkoordinasi dengan BKPSDM Pangkalpinang. Ia yang baru menjabat sebagai Wali Kota Pangkalpinang pun sudah mendengar mengenai banyaknya pelamar CPNS 2018 Pangkalpinang yang tak melampaui passing grade.

"Bersama BKD, kami akan berupaya bagaimana Pangkalpinang tidak kehilangan formasi. Kan sayang kuota formasi kita hilang," ujar Molen