Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menyelesaikan APBD 2019. Hal ini diapresiasi oleh kementerian dalam negeri.

APBD Pemprov Babel disahkan pada 30 Oktober 2018, tahun-tahun sebelumnya Provinsi Jawa Timur yang mendapat predikat menjadi provinsi yang pertama yang menyelesaikan APBD.

"Dalam klarifikasi Raperda APBD 2019 dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Drs Syarifuddin, pak Dirjen menyampaikan apresiasi atas percepatan yang dilakukan provinsi Babel yang merupakan provinsi pertama mengesahkan APBD 2019," kata Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, Minggu (17/11/2018).

Erzaldi mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kemendagri.

"Kita akan meningkatkan manajemen, dan terus berkonsolidasi dengan ketua DPRD," kata Erzaldi.

Terpisah, Sekda Babel, Yan Megawandi mengatakan saat ini APBD Pemprov Babel sedang dalam tahapan evaluasi Kemendagri, pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada Kemendagri yang dipimpin oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah pak Syarifudin.Hal ini berbeda dengan tahun-tahun yang hanya dievaluasi oleh direktur.

"Beliau menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Babel yang tahun ini jauh lebih cepat, dibandingkan dengan provinsi lain. Menurut orang Kemendagri yang pertama itu biasanya Jawa Timur 10 November. Kita 30 Oktober sudah ketok palu. Kita provinsi pertama di Indonesia yang menyelesaikan APBD 2019," kata Yan.

Yan menyampaikan ada beberapa arahan yang disampaikan, baik secara teknis maupun secara administratif. Arahan itu sudah dilakukan Pemprov Babel, namun ditegaskan kembali pihak kementerian agar juga turut disampaikan ke Kabupaten/kota.

"Ini generik, untuk semua provinsi dan kami provinsi diminta untuk menyampaikan hal serupa kepada kabupaten/kota, hal generik ini terkait target capaian pemerintah pusat ini akan diikuti selain pemerintah pusat, Provinsi, maupun kabupaten/kota," jelasnya.

Ia menjelaskan, setelah proses evaluasi teknis maka akan ada rekomendasi secara administratif yang dikeluarkan Kemendagri, dan akan ditindaklanjuti.

"Mudah-mudahan dengan kinerja kita seperti ini, kita bisa dapat insentif yang bisa disampaikan pemerintah pusat ke Pemprov. Kita berharap tahun depan jadi tempat orang study banding," harapnya.

Dirinya juga mengapresiasi kinerja tim yang lebih cepat mengerjakan ini, sesuai dengan arahan Gubernur Babel. Ia juga menyampaikan peran DPRD Babel, sangat memberikan dukungan sehingga pembahasan banggar antara Excutive dan legislatif itu berjalan sangat kondusif.

"Kalaupun ada hal yang sebelumnya tidak menemukan kesepakatan, kita menyampaikan dan mendengarkan keinginan dewan, dan akhirnya disepakati. Peran DPDD sangat besar dalam proses persetujuan APBD ini, karena kita tau ada beberapa provinsi justru permasalahan di DPRD," ujarnya.(*)