Lion Air Jatuh

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sebut Belum Ada Rencana Penutupan Izin Lion Air

Pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan KNKT terkait penyebab musibah yang menelan korban 189 orang ini.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sebut Belum Ada Rencana Penutupan Izin Lion Air
Dokumen Bangka Pos
Wakil ketua Komisi V DPR RI, Anton Sukartono Surrato. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Anton Sukartono Surrato mengatakan pihaknya tidak tergesa-gesa untuk mencabut izin Lion Air paska terjadi jatuhnya pesawat Lion Air PK LQP yang jatuh di perairan Tanjung Kerawang, Jawa Barat pada 29 Oktober lalu.

Ia mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan KNKT terkait penyebab musibah yang menelan korban 189 orang ini.

"Belum ada untuk mencabut izin, kita ini masih menunggu KNKT karena masih ada 30 hari, apa penyebabnya apakah karena pesawatnya. Padahal ini merupakan pesawat baru dua bulan beroperasi dan baru dibuat 2018, apakah ini masalah pilot atau teknologinya belum bisa terbang dengan teknologi, atau maintenance apakah sudah punya sertifikat untuk mengerjakan pesawat yang super canggih ini," katanya saat kunjungan kerja ke Pangkalpinang, Jum'at (23/11/2018).

Menurutnya, setelah ada hasil penyelidikan maka pihaknya baru akan mengambil sikap.

"Semua masih diselidiki kita enggak tau penyebabnya, mudah-mudahan dalam 30 hari ini KNKT sudah ada hasilnya, baru kita ambil sikap. Kalau masalah kita mau menutup izin belum ada," katanya.

Lion Air menguasai 45 persen pangsa pasar penerbangan di Indonesia. Selain itu, dinilai sebagai penerbangan yang low cost.

"Saya berpikir janganlah kita menghukum orang siapa yang salah, semuanya tidak ingin ada musibah dan berusaha mencari yang solusi terbaik," ujarnya.

Menurutnya, dirinya juga meminta KNKT untuk mengambil riwayat penerbangan selama dua bulan terakhir.

"Katanya dari Bali sudah ada masalah tapi dipaksa terbang ke Jakarta, besok pergi ke Babel. Harusnya ini ada jaminan dari boeing sampai kenapa-kenapa, apa yang harus dilakukan," ujarnya.

Ia menegaskan, hal ini tidak boleh terulang kembali apapun alasannya.

"Saya tidak mau itu terjadi lagi, apapun alasannya ini yang terakhir. Tidak boleh terulang kembali, dari semua stakeholder terkait harus dari bandara cek pilotnya, kelaikan pesawat untuk terbang, semuanya harus clean and clear pesawat laik terbang," ujarnya.

Penulis: krisyanidayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved