Perangi Hoax, Instansi Pemerintah dan Media Resmi Harus Bersinergi
Salah satu peserta diskusi menyatakan rasa khawatirnya terhadap informasi hoax (berita palsu) yang kini ramai beredar di media sosial.
BANGKAPOS.COM -- Perangi Hoax turut menjadi perhatian peserta diskusi Jurnalisme Digital dan Media Sosial yang diikuti pegawai kantor wilayah Kementrian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (27/11) di Hotel Puncak Pangkalpinang. Salah satu peserta diskusi menyatakan rasa khawatirnya terhadap informasi hoax (berita palsu) yang kini ramai beredar di media sosial.
“Kita masyarakat terkadang sulit membedakan informasi benar dan salah karena ketika satu informasi dimunculkan, ada yang counter (melawan) informasi, terus dicounter lagi. Saling mengcounter, kita jadi bingung soal kebenaran informasinya,” ujar Farid saat sesi tanya jawab kepada pemateri diskusi, News Editor Online and Sosial bangkapos.com, Teddy Malaka.
Kekhawatiran Farid kemudian dijawab Teddy Malaka yang menjelaskan untuk memerangi hoax membutuhkan kerjasama antara instansi pemerintah dan media resmi seperti bangkapos.com untuk menyiarkan kebenaran informasi.
Guna perangi hoax, Teddy menyarankan agar Kemenag Bangka Belitung sebagai instansi pemerintah idealnya rajin menyiarkan informasi valid dibantu oleh media resmi untuk memverifikasi kebenaran informasi.
Dikatakan Teddy, seiring kecanggihan teknologi, perkembangan dunia digital mulai mencuat sejak 2010. Berdasarkan data Bangka Pos, pengguna internet kini sebanyak 2,4 miliar dengan angka pertumbuhan rata-rata pengguna sebesar 11 persen setiap tahun.
Indonesia berada di peringkat ke-6 di dunia, menjadikan masyarakat Indonesia pengguna internet yang potensial. Bila dilihat dari usia, sebesar 82 persen pengguna internet didominasi golongan usia 20-24 tahun.
“Di Bangka Belitung akun Facebook diketahui sebanyak 300.000 akun dan 43.000 situs di Indonesia, mayoritas belum terverifikasi. Dengan santai orang menshare (membagikan) informasi lewat handphone. Kaum milenial kini lebih menyukai digital. Ketika ini berkembang pemerintah perlu peka dan menjangkaunya. Kami (media) melihat ini sebagai tantangan dan pelan-pelan mulai bertransformasi ke digital,” jelas Teddy.
