Dinas Perkim Pangkalpinang Mempermudah Perizinan Pengembangan Perumahan

Dinas Perkim sudah berkomitmen untuk mempermudah perizinan ini karena sudah diamanahkan dalam PP No. 64 Tahun 2016

Dinas Perkim Pangkalpinang Mempermudah Perizinan Pengembangan Perumahan
BANGKAPOS.COM/EDWARDI
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Pangkalpinang menggelar sosialisasi mekanisme bantuan prasarana sarana utilitas (PSU) dan pelayanan legalitas site plan perumahan bagi para pengembang perumahan di ruang pertemuan Kantor Walikota Pangkalpinang, Rabu (28/11/2018). 

BANGKAPOS.COM -- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Pangkalpinang menggelar sosialisasi mekanisme bantuan prasarana sarana utilitas (PSU) dan pelayanan legalitas site plan perumahan bagi para pengembang perumahan di ruang pertemuan Kantor Walikota Pangkalpinang, Rabu (28/11/2018).

Kegiatan ini dibuka Asisten Pembangunan dan Kesra, Suparyono, dan narasumber dari Kementerian PUPR, Kepala Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, Suparlan, Kepala BPN Kota Pangkalpinang, Ismu dan Kepala Dinas Perkim, Migo.

Kepala Dinas Perkim Kota Pangkalpinang, Migo mengatakan kegiatan ini sudah lama direncanakan sejak berdiri Dinas Perkim karena masih banyak hal kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum dipahami para pengembang perumahan, seperti perizinan, pertanahan dan lainnya.

"Paling tidak bisa menambah wawasan para pengembang usai mengikuti acara ini," kata Migo.

Kebijakan pemerintah daerah dalam membangun perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) tetap berkomitmen untuk mempermudah perizinan.

"Karena inti dari usaha ini adalah perizinan. Ketika ada investor yang datang masuk biasanya yang pertamakali ditanyakan itu bagaimana proses regulasi perizinannya," ujarnya.

Dinas Perkim sudah berkomitmen untuk mempermudah perizinan ini karena sudah diamanahkan dalam PP No. 64 Tahun 2016 tentang pembangunan perumahan MBR dan Permendagri No. 55 Tahun 2017 tentang pelaksanaan perizinan dan nonperizinan pembangunan perumahan MBR di daerah.

"Mungkin sudah banyak para pengembang yang tahu namun belum begitu mendalami hal-hal yang ada dalam dua peraturan tersebut," tukasnya.

Berkenaan dengan mempermudah perizinan sesuai dua aturan di atas, ini ada yang namanya penghapusan perizinan, gabungan perizinan dan mempersingkat waktu perizinan, seperti IMB, site plan, pertanahan semuanya sudah diatur dalam dua peraturan itu.

"Untuk Dinas Perkim ini masalah perizinan site plan paling lama 7 hari kerja harus sudah selesai, namun mekanisme dan persyaratannya harus diikuti," jelasnya.

Para pengembang mengajukan proses perizinannya melalui PTSP, lalu PTSP membuat surat ke Dinas Perkim untuk survei dan advice teknis berkenaan site plan tersebut.

"Kami akan koordinasi dengan PTSP soal kebijakan pemerintah ke depannya, sehingga PTSP ini memang benar-benar perizinan satu pintu, karena selama ini keduanya belum satu pintu," ujarnya.

Ditambahkannya, akan mengajukan ini kepada walikota, nanti SDM Perkim ditempatkan di PTSP sehingga pemohon perizinan tidak perlu lagi datang ke kantor Perkim untuk pengurusan site plan, IMB ke PUPR, tanah ke BPN.

"Jadi nanti bisa benar-benar satu pintu dan bisa dikontrol waktu atau jumlah hari pengurusan izin yang diamanahkan dalam peraturan pemerintah, misalnya untuk site plan 7 hari, IMB di Dinas PUPR 3 hari dan tanah di BPN 3 hari sehingga regulasi ini bisa dicapai," harapnya. 

Penulis: edwardi
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved