Perda RZWP3K Belum Rampung Izin Pemanfaatan Ruang Laut Tak Bisa Diberikan

Proses perizinan pemanfaatan ruang laut ini bisa dikeluarkan izinnya, apabila rencana zonasi wilayah pesisir

Bangka Pos/Krisyanidayati
sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan ruang laut bagi Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Bangka City Hotel, Rabu (28/11/2018). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan ruang laut bagi Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Bangka City Hotel, Rabu (28/11/2018).

Paska diberlakukan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, wilayah 0-12 mil laut merupakan kewenangan provinsi.

Oleh karena itu ada beberapa perizinan pemanfaatan ruang laut yang diberikan kepada pemerintah provinsi.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan Babel, Dasminto menyebutkan beberapa izin yang bisa dikeluarkan untuk pemanfaatan ruang laut yakni eksplorasi, eksploitasi, konservasi pertambangan di luar migas, pengaturan administrasi, pengaturan tata ruang dan serta ikut mempertahankan kedaulatan negara.

Lebih lanjut, ia menyampaikan berdasarkan peraturan pemerintah no 75 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pemanfaatan air laut dalam yakji untuk pemasangan pipa laut, kabel bawah laut, pemanfaatan air laut selain energi, kegiatan perikanan (jaring apung, budidaya), kegiatan pertambangan diluae gas dan minyak dan reklamasi.

Dasminto menjelaskan, saat ini perizinan pemanfaatan ruang laut tidak bisa dikeluarkan untuk Provinsi Babel, lantaran peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) belum rampung.

"Proses perizinan pemanfaatan ruang laut ini bisa dikeluarkan izinnya, apabila rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sudah keluar perda. Kita kan belum selesai masih pembahasan di legislatif," kata Dasminto disela-sela sosialisasi.

Kendati demikian, perizinan ini secara administrasi tetap bisa diproses, dengan catatan tidak mengeluarkan izin sebelum perda RZWP3K diselesaikan.

"Proses dokumen perizinannya bisa jalan, cum belum bisa dikeluarkan izin kalau mau memanfaatkan 0-12 mil, kalau darat pesisir enggak masalah, kalau perairan harus nunggu perda," tegasnya.(Bangka Pos/Krisyanidayati)

Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved