Pemprov Babel Belum Terima Petunjuk Terkait Pengadaan CPNS Dengan PPPK

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mendapatkan informasi resmi dan petunjuk teknis terkait Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018

Pemprov Babel Belum Terima Petunjuk Terkait Pengadaan CPNS Dengan PPPK
Bangka Pos / Krisyanidayati
Kasubit Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Babel, M. Erisco Nurahman. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mendapatkan informasi resmi dan petunjuk teknis terkait Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kasubit Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Babel, M. Erisco Nurahman mengatakan merujuk pada Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK merupakan bagian dari ASN.

Ia menjelaskan, berdasarkan undang-undang tersebut pengadaan CPNS dengan sistem PPPK hampir sama dengan CPNS pada umumnya, namun tidak dibatasi oleh usia dan yang membedakan hanyalah tidak mendapatkan pensiun.

"Kami belum ada informasi maupun petunjuk teknis untuk PPPK meskipun aturannya sudah ada. Kalau berdasarkan Undang-undang itu, maka PPPK tidak hanya untuk honorer saja tapi juga masyarakat umum, kecuali nanti dalam aturan itu ada yang memprioritaskan tenaga honorer atau kontrak," kata Erisco, Senin (3/12/2018).

Menurutnya, penerimaan PPPK untuk formasi, kouta dan pelaksanaannya pun harus menunggu dari Kemenpan RB.

"Sistemnya sama seperti CPNS, ada persyaratan, seleksi, kualifikasi pendidikan, formasi. Itu kalau berdasarkan Undang-undang yang itu, tapi enggak tau dengan aturan yang baru," ujarnya.

Menurutnya, pihaknya juga belum diminta untuk menyampaikan kebutuhan PPPK dan belum ada rapat teknis terkait hal ini.

"Kita belum diminta untuk menyampaikan kebutuhan atau apapun yang berkaitan dengan PPPK, kita menunggu lebih detail dari aturan ini petunjuk teknis apa saja yang kriteria dan prosedur yang dilakukan untuk PPPK," jelasnya.

"Kita belum memastikan apakah ini hanya untuk mengakomodir tenaga kontrak dan honorer saja atau umum juga yang memenuhi persyaratan," katanya.(*)

Penulis: krisyanidayati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved