Jangan Kaget Ketika Ada Aktivitas Tambang di Depan Kita, Itu Bukan Keinginan Kami

Untuk itu Pemkab Bangka diminta pemerintah pusat membuat kerjasama dengan PT Timah Tbk mengenai

Jangan Kaget Ketika Ada Aktivitas Tambang di Depan Kita, Itu Bukan Keinginan Kami
Bangkapos/Nurhayati
Bupati Bangka Mulkan dan para sponsor berfoto bersama pemenang Lintas Timur Sungailiat Trail Run, Minggu (2/12/2018) di Pantai Tikus Emas 

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Bupati Bangka Mulkan mengakui Pemerintah Kabupaten Bangka menginginkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pantai Timur Sungailiat tidak ada lagi Izin Usaha Penambangan (IUP).

Tetapi kenyataannya ketentuan pemerintah pusat tetap menginginkan adanya penambangan timah tersebut.

"Jadi jangan kaget nanti ketika ada aktifitas tambang di depan kita. Itu bukan keinginan dari kami selaku pemerintah daerah tetapi itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat," ungkap Mulkan kepada bangkapos.com.

Diakuinya IUP sudah cukup lama eksisting dan merupakan aset negara sehingga tidak bisa dihilangkan. 

Untuk itu Pemkab Bangka diminta pemerintah pusat membuat kerjasama dengan PT Timah Tbk mengenai KEK Pantai Timur Sungailiat.

Pihaknya sudah menyampaikan surat kepada Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan untuk memfasilitasi PT Pantai Timur Sungailiat dengan PT Timah Tbk untuk membuat kerjasama melalui Memorandum of Understanding (MoU).

"Untuk KEK ini kita tinggal kerjasama dengan PT Timah. Memang secara regulasi tidak bermasalah lagi malahan belum clearnya di daerah laut tetapi di kawasan darat tidak bermasalah sudah clear and clean.

Kami sudah menyampaikan surat ke gubernur dalam waktu dekat gubernur akan memanggil antara PT Timah dengan para Konsorsium PT Pantai Timur Sungailiat," jelas Mulkan.

Dia mengatakan, PT Timah Tbk bisa melakukan penambangan timah tetapi diberi waktu dua tahun untuk melakukan ekploitasi IUP mereka yang ada di KEK dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Namun Pemkab Bangka meminta PT Timah Tbk memperhatikan dampak dari penambangan tersebut.

Disinggung apakah Pemkab Bangka dapat bagian dari hasil penambangan di KEK yang dilakukan oleh PT Timah Tbk untuk membangun fasilitas pariwisata, menurut Mulkan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. 

"Jadi masalah pembagian langsung ke pusat jadi kita ada dana perimbangan. Jadi semua apa pun pendapatan dari hasil eksploitasi mereka itu mereka setor ke pusat langsung bukan ke kita," jelas Mulkan.

Padahal diakuinya pengembangan sektor pariwisata ini merupakan program nasional yang sejalan dengan program Pemkab Bangka sekarang ini menjadikan Gerbang Kota yakni gerakan membangun kota pariwisata.

Untuk itulah dia meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Bangka harus lebih aktif ikut kegiatan seperti Lintas Timur Sungailiat Trail Run karena garda terdepan pariwisata.

"Target kita ketika kawasan KEK ini sudah teralisasi sudah disetujui pemerintah pusat kita ingin melakukan kegiatan pariwisata setiap bulan supaya pariwisata kita cepat berkembang baik nasional maupun internasional," harap Mulkan.(Bangkapos/Nurhayati)

Penulis: nurhayati
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved