Tak Puas Jawaban SI, DPRD Babel Putuskan Pansus Usut Asal Usul Timah

DPRD Babel sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengetahui lebih lanjut soal alur ekspor timah yang dilakukan Surveyor Indonesia

Tak Puas Jawaban SI, DPRD Babel Putuskan Pansus Usut Asal Usul Timah
dok humas DPRD Babel
Rapat DPRD Babel dengan pihak Surveyor Indonesia dan Dinas ESDM Babel, Senin (10/12). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - DPRD Babel sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengetahui lebih lanjut soal alur ekspor timah yang dilakukan Surveyor Indonesia (SI) Babel.

Hal itu menyusul keputusan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) yang menyatakan verifikasi bijih timah oleh SI tidak berlaku lagi pada 16 Oktober 2018 lalu.

Penyebabnya, Bareskrim Polri sebelumnya telah menggeledah sejumlah smelter yang diduga melakukan pembelian dan penampungan bijih timah dari luar izin usaha pertambangan (IUP).

"Daripada berbelit-belit seperti ini, saya pikir tidak ada gunanya. Mending kita pansuskan saja, biar jelas semuanya. Termasuk pihak ESDM Babel, Pak Suranto, kami minta data nama perusahaan timah yang aktif, jumlah IUP, berapa luasnya dan sebagainya. Untuk Surveyor Indonesia, kami ingin tahu seperti apa alur sehingga bisa memberikan rekomendasi ekspor timah tersebut," kata anggota DPRD Babel Adet Matsur di depan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Babel Suranto Wibowo serta perwakilan Surveyor Indonesia Babel Ahyar dan Romi P Wibowo di DPRD Babel, Senin (10/12).

Kesepakatan dibentuknya pansus dalam rapat yang diketuai Dedy Yulianto, bukan tanpa alasan.

Ahyar yang hadir dianggap tidak memberikan penjelasan yang akurat terkait fungsi dan tugas Surveyor Indonesia.

"Laporan survei (LS) kami berikan berdasarkan data ekspor dari perusahaan (eksportir terdaftar). Kami satu bulan sekali ke lapangan karena keterbasan SDM (sumber daya manusia). Setiap smelter berbeda jumlah mencetak timah dan kami tidak memeriksa timah dari penambang," jelas Ahyar yang mengaku dari bagian operasi SI Babel.

Saat ditanya anggota DPRD Babel Bong Ming Ming apa dasar mereka menetapkan LS, Ahyar menyebutkan sesuai dengan Permendag No 44 Tahun 2015.

"Kami memastikan barang yang diekspor sesuai dengan dokumen," jawab Ahyar.

Mendengar jawaban itu, Wakil Ketua DPRD Babel Dedy Yulianto mencecar Ahyar terkait asal usul bijih timah yang diekspor.

Halaman
12
Penulis: Alza Munzi
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved