2019, Ada Sanksi Pidana Jika Pelaku Usaha Tak Punya Sertifikat Halal 


Kami belum tahu sanksi pidananya berapa tahun kurungan penjara atau prosesnya sepertinya apa sebab

2019, Ada Sanksi Pidana Jika Pelaku Usaha Tak Punya Sertifikat Halal 

Bangkapos/Yudha Palistian
Nardi Pratomo, (kiri) dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Babel, Akhmad Lutfi (kanan). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Mulai Oktober 2019 mendatang, Lembaga Pengkajian Obat-obatan, Makanan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan memberikan sanksi pidana kepada para pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal.

Hal tersebut pun dipertegas oleh Direktorat LPPOM MUI Bangka Belitung, Nardi Pratomo kepada Bangkapos.com, Jumat (14/12/2018).

Ia mengatakan sejak kewajiban sertifikasi halal UU Jaminan Produk Halal (JPH) berlaku efektif di tahun 2019 nanti, maka sanksi pidana pelanggaran atas kehalalan produk yang sudah disertifikasi tersebut akan menjerat produsen.

"Kami belum tahu sanksi pidananya berapa tahun kurungan penjara atau prosesnya sepertinya apa sebab masih harus menunggu kepastiannya," jelasnya.

Nardi membeberkan,   para produsen yang telah memegang sertifikat halal harus lebih berhati-hati karena UU JPH menetapkan sanksi tegas atas kelalaian menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika(LPPOM) Majelis Ulama Indonesia selaku lembaga pemeriksa halal yang berwenang selama ini.

"Sertifikat halal yang telah ditetapkan LPPOM MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut habis," ungkapnya.

Oleh karena itu, nardi menghimbau kepada setiap pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal harus mendaftarkan ke LPPOM sehingga terhindar dari sanksi hukum dan melindungi produknya. (*)


Penulis: Yudha Palistian
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved