Ini Tiga Tuntutan Nelayan Bangka Selatan, Gubernur Janji Segera Bertindak

Puluhan masyarakat nelayan Bangka Selatan, mendatangi kantor Gubernur Propinsi Bangka Belitung, Rabu (19/12/2018).

Ini Tiga Tuntutan Nelayan Bangka Selatan, Gubernur Janji Segera Bertindak
Bangka Pos / Hendra
Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman saat menerima perwakilan nelayan dari Bangka Selatan yang menolak adanya aktifitas kapal trawl, kapal compreng dan TI Apung di perairan Bangka Selatan, Rabu (19/12/2018). 

BANGKAPOS.COM -- Puluhan masyarakat nelayan Bangka Selatan, mendatangi kantor Gubernur Propinsi Bangka Belitung, Rabu (19/12/2018).

Keberadaan kapal trawl, kapal compreng dan TI Apung di perairan Bangka Selatan sudah meresahkan masyarakat. Bahkan mengganggu wilayah tangkap ikan nelayan tradisional setempat.

 “Kami minta ketegasan dari Gubernur, aparat kepolisian menindak tegas TI Apung, Kapal Trawl dan Kapal Compreng di perairan Bangka Selatan,” ujar Kodi, perwakilan nelayan Bangka Selatan.

Belasan perwakilan nelayan diterima langsung oleh Gubernur Babel, Erzaldi Rosman untuk melakukan dialog menyampaikan aspirasi. Hadir juga diruang pertemuan kantor Gubernur, Dir Polair Polda Babel, AKBP Zainul, didampingi Kapolres Bangka Selatan, AKBP Aris Sulistyono.

 Lanjut Kodi, bila tidak ada ketegasan dari Gubernur dan aparat kepolisian, para nelayan akan menempuh jalur lain.

 "Kalau tidak ada ketegasan kami bisa mengadu ke atas lagi. Kalau memang ini urusannnya menteri, kami akan ke menteri. Atau polisi disini bilang urusannya Polri, kami akan ke Kapolri, bila perlu ke Presiden langsung,” kata Kodi.

 Kepada para nelayan, Gubernur berjanji akan menindak tegas. Dia akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengambil tindakan.

 “Tapi berikan kami buktinya. Foto-foto, video, bila perlu wajah orangnya, nama dan alamatnya. Kalau tidak bisa di laut nanti kita jemput dirumah. Akan kita tindak tegas,” ujar Erzaldi.

 Dia menjelaskan untuk kapal trawl jelas statusnya ilegal. Sedangkan compreng memiliki izin, hanya saja wilayah tangkapnya tidak diwilayah tangkap nelayan tradisional.

 “Kalau untuk TI Apung jelas ilegal. Tapi sebelum kita melakukan tindakan, tentunya kita akan lakukan sosialisasi dulu,” ujar Erzaldi. (LAPORAN WARTAWAN BANGKA POS / HENDRA).

Penulis: Hendra
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved