Kepala KPPN Ajak Pimpinan Instansi Fokus Kegiatan Pemanfaatan APBN 2019

Pimpinan instansi pun harus ikut serta dalam melakukan pengawasan, serta mengoptimalkan dukungan aparat pengawas internal

Kepala KPPN Ajak Pimpinan Instansi Fokus Kegiatan Pemanfaatan APBN 2019
IST/dok KPPN Tanjung Pandan
Kepala KPPN Tanjung Pandan RD Yen Yen Nuryeni berfoto bersama tamu undangan usai kegiatan sosialisasi persiapan pelaksanaan APBN 2019, Kamis (20/12/2018). 

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Kepala KPPN Tanjung Pandan, Rd Yen Yen Nuryeni mengundang seluruh jajaran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kepala Satuan Kerja(Kasatker) di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Pandan, dalam rangka kegiatan sosialisasi persiapan pelaksanaan APBN 2019, Kamis (20/12/2018).

Dalam kegiatan tersebut, Yen Yen mengutip arahan Presiden Jokowi pada saat penyerahan DIPA 2019 di Istana Negara bahwa yang perlu dilakukan oleh KPA atau Kasatker diantaranya memastikan agar alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan utama yang langsung dirasakan masyarakat.

Selain itu juga melakukan pembatasan dan penghematan belanja-belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas dan honorarium.

"Pimpinan instansi pun harus ikut serta dalam melakukan pengawasan, serta mengoptimalkan dukungan aparat pengawas internal di masing-masing instansi.

Melakukan pemantauan efektifitas kegiatan dan anggaran secara berkala untuk meyakini semua program berjalan maksimal dan terus melakukan perbaikan," ujar Yen Yen, Jumat (21/12/2018).

Ia menambahkan untuk persiapan lelang kegiatan dapat dilakukan lebih awal agar program-program kegiatan tahun 2019 dapat berjalan efektif sejak awal Januari untuk memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat.

Menurutnya APBN 2019 sebagai perangkat kebijakan fiskal yang dijalankan oleh Pemerintah merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah di tahun 2019 khususnya untuk memantapkan penyehatan fiskal dan mendorong investasi.

Oleh sebab itu APBN tahun 2019 mengusung tema yaitu 'APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan (investasi) sumber daya manusia'.

Sementara itu, alokasi DIPA yang dikelola KPPN Tanjung Pandan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 567,6 miliar.

Alokasi tersebut meliputi 538.6 milyar untuk satuan kerja instansi pusat, 148.7 miliar alokasi DAK Fisik serta 89.7 miliar alokasi Dana Desa pada Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

Dirinya mengingatkan kembali batas-batas waktu pengajuan SPM ke KPPN sekaligus Penyetoran UP/TUP yang berada pada kas bendahara dalam bentuk tunai maupun rekening bank atau pos, paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

"Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support dan kerja samanya sehingga KPPN Tanjung Pandan meraih predikat WBK dari Kemenpan RB," katanya.

Selaku Kepala KPPN Tanjung Pandan Yen Yen juga memberikan piagam penghargaan kepada satker berkinerja terbaik tahun 2018, yaitu Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur, Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pandan dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung.

"Kegiatan sosialisasi ditutup dengan arahan dari Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Tantowi. Beliau berpesan agar satker dapat memperhatikan penyusunan laporan keuangan," katanya.(*)



Penulis: Dede Suhendar
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved