Penghujung Tahun Realisasi Dana Desa Baru 75 Persen, Abu Hapas Beberkan Kendalanya

Belum terealisasinya 100 persen dana desa lantaran ada beberapa kendala.

Penghujung Tahun Realisasi Dana Desa Baru 75 Persen, Abu Hapas Beberkan Kendalanya
Bangka Pos/Krisyanidayati
Kabid Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD) Babel, Abu Hapas. 

BANGKAPOS.COM - Hingga penghujung tahun 2018 realisasi dana desa di 309 desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru mencapai 75 persen per 20 Desember 2018.

Kabupaten yang realisasi dana desanya tertinggi yakni Kabupaten Belitung Timur 83 persen, disusul kabupaten Bangka dan Bangka Barat 80 persen, Bangka Tengah 74 persen, Bangka Selatan 69 persen, dan Belitung 62 persen.

Kabid Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD) Babel, Abu Hapas mengatakan belum terealisasinya 100 persen dana desa lantaran ada beberapa kendala.

Kendala yang dihadapi misalnya adanya pergantian kepala desa, adanya perubahan APBDes yang harus dimusyawarahkan kembali.

Padahal, pihaknya sudah mewanti-wanti agar desa untuk menyerap seluruh anggaran tidak ada silpa hingga akhir tahun. Menurutnya, dengan adanya silpa anggaran akan merugikan desa pasalnya dana desa tahun berikutnya bisa berkurang.

"Target kita 100 persen, tapi melihat kondisi ini kecil kemungkinan bisa 100 persen. Dari awal sebetulnya kita sudah wanti-wanti itu harus digunakan habis sesua RAPBDes. Kalau silpa kan sayang, tahun berikutnya bisa dikurangi kucuran dana desanya," kata Abu Hapas, Kamis (27/12/2018).

Menurutnya, permasalahan pergantian kades juga menghambat realisasi anggaran. Pasalnya, tidak semua Penjabat Sementara berani mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan program.

"Permasalahannya krusial penggantian kades, karena rata-rata banyak yang akhir tahun pergantian kades. PJ nya banyak yang enggak berani, nunggu kades baru dilantik ini menghambat melanjutkan program. Ada juga karena perubahan APBDes sehingga perlu adanya musyawarah ulang," ujarnya. (BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved