Petani Mabat Gelar Aksi Demo, Mulkan Akan Bentuk Tim Selesaikan Konflik Perkebunan Sawit

Setetes tinta pun saya belum pernah membuat izin untuk perusahaan. Jangan sampai anggapan masyarakat kami baru dua

Petani Mabat Gelar Aksi Demo, Mulkan Akan Bentuk Tim Selesaikan Konflik Perkebunan Sawit
Bangkapos/Nurhayati
Bupati Bangka Mulkan saat menemui perwakilan masyarakat dan petani di Desa Mabat, Kamis (27/12/2018) di Halaman Kantor Bupati Bangka. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Perwakilan masyarakat dari Desa Mabat Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka melakukan aksi demontrasi, Kamis (27/12/2018) di DPRD Kabupaten Bangka dan Kantor Bupati Kabupaten Bangka.

Pada aksi demo tersebut para pendemo yang mengatasnamakan Gerakan Perjuangan Kebun Plasma Masyarakat Mabat (GPK Plasma Mabat) bersama Laskar Merah Putih, GPII, PAB, Permahi, HKTI, PPKS Babel dan KPKS MP menyampaikan tuntutannya baik kepada anggota dewan maupun bupati.

Tuntutan yang disampaikan yakni agar kembalikan hak-hak petani Desa Mabat atas kebun plasma yang memang menjadi haknya, meminta aparat hukum agar tidak mempidanakan petani,

mendesak pihak terkait agar jangan memaksakan eksekusi atas lahan dimaksud karena itu merupakan ketidakadilan, walaupun kepastian hukum karena keadilanlah yang menjadi tujuan hukum ditegakan.

Selain itu juga mereka meminta dan mendesak DPRD Kabupaten Bangka meninjau legalitas perusahaan dan turut menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat Mabat dengan PT THEP,

meminta dan mendesak Pemkab Bangka segera mengambil tindakan solusi dan bermanfaat guna menengahi konflik perkebunan yang telah lama terjadi antara petani plasma desa Mabat dengan PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) agar tidak terjadi kerusuhan dan ketidakamanan di negeri ini serta meminta para penguasa di negeri ini untuk lebih memikirkan rakyat ketimbang pihak asing yang hanya mencari keuntungan di negeri ini.

Untuk itu, Taufik Koriyanto, dari Perwakilan Himpunan Petani Sawit Indonesia Bangka Belitung menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Bangka,

membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan perusahaan perkebunan sawit PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) dengan para petani sawit di Desa Mabat.

Mereka menilai putusan ikrah dari Mahkamah Agung terkait dengan sengketa antara PT THEP dengan para petani di Desa Mabat putusan hukum hanya memberikan keadilan bagi pihak perusahaan tetapi sebaliknya tidak memberi rasa keadilan untuk para petani.

Oleh karena itu mereka berharap bupati bisa menyelesaikan persoalan konflik PT THEP dengan petani sawit di Desa Mabat dengan memanggil pihak-pihak terkait dengan hati nurani dan secara musyawarah.

Halaman
123
Penulis: nurhayati
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved