DPRD Pangkalpinang Setujui 4 Raperda Menjadi Perda

Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Achmad Subari yang membuka rapat mengatakan empat raperda yang diajukan Pemkot Pangkalpinang

DPRD Pangkalpinang Setujui 4 Raperda Menjadi Perda
bangkapos/edwardi
DPRD Kota Pangkalpinang menggelar rapat Paripurna Ketiga Belas Masa Persidangan I Tahun 2018 dengan agenda Laporan Pansus 3 dan 4, Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang terhadap 4 Raperda, dan sambutan Walikota Pangkalpinang atas Keputusan DPRD terhadap 4 Raperda di ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (31/12/2018). 

POSBELITUNG.CO, BANGKA-- DPRD Kota Pangkalpinang menggelar rapat Paripurna Ketiga Belas Masa Persidangan I Tahun 2018 dengan agenda Laporan Pansus 3 dan 4, Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang terhadap 4 Raperda, dan sambutan Walikota Pangkalpinang atas Keputusan DPRD terhadap 4 Raperda di ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (31/12/2018).

Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Achmad Subari yang membuka rapat mengatakan empat raperda yang diajukan Pemkot Pangkalpinang.

"Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Keolahragaan;, Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum," kata Acu, sapaan akrab Achmad Subari..

Dilanjutkannya, sementara raperda ketiga, yakni Rancangan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang.

"Yang keempat Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Denda Pemakaian Jalan Bukan Untuk Keperluan Lalu Lintas Dalam Kota Pangkalpinang," ungkapnya.

Dalam rapat ini keempat Raperda yang diajukan Pemkot Pangkalpinang akhirnya disetujui untuk disahkan menjadi Perda.

Sementara Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil alias Molen mengucapkan terima kasih kepada Pansus 3 dan 4 yang telah bekerja dan membahas bersama Pemkot Pangkalpinang, atas 4 raperda yang telah diajukan Pemkot Pangkalpinang kepada DPRD Kota Pangkalpinang, sehingga keempat raperda tersebut dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah.

"Perda merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Perda tunduk pada asas peraturan perundang-undangan di mana Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan hierarki yang lebih tinggi," kata Molen.

Dilanjutkannya, Perda sebagai alat penangkap dan penyalur aspirasi daerah. Dalam fungsi ini, Perda merupakan sarana penyalur kondisi khusus daerah dalam konteks ekonomi, politik, dan sosial.

"Dalam konteks ketiga ini peran serta aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar aspirasi masyarakat dapat tertampung dan tersalurkan dengan sebaik-baiknya; Perda sebagai alat transformasi daerah," ujarnya. (BANGKAPOS.COM/EDWARDI)

Penulis: edwardi
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved