Rata-Rata Pendapatan Per Kapita Masyarakat Babel Rp 47 Juta/Tahun

BANGKAPOS.COM  - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapppeda) Babel, Ferry Insani mengatakan pendapatan per kapita masyarakat  Bangka Belitung tahun mencapai Rp 47 juta per tahun.

Ia menjelaskan angka pendapatan per kapita ini diperoleh dari Pendapatan Domsetik Regional Bruto (PDRB) dibagi jumlah penduduk Babel.

"Tahun 2017 PDRB kita Rp 68 Trilun dibagi penduduk 1,4 juta. Sekitar Rp 47-48 juta rata-rata pendapatan masyarakat per orang mulai dari bayi," kata Ferry, Selasa (8/1/2019).

Ferry menjelaskan, pendapatan per kapita ini merata di masyarakat Babel. Hal ini ditunjukkan dengan gini ratio atau ketimpangan pendapatan yang hanya 0,2 persen.

"Konsep rata-rata ini sedikit mendekati tapi tidak 100 persen benar. Jika dibagikan perbulan maka jumlah pendapatan perbulan sekitar Rp 3 juta per kapita, ini juga berkorelasi dengan besaran UMP Babel yang juga mendekati angka Rp 3 juta," jelas Ferry.

Ia menjelaskan dalam komponen PDRB yang menjadi perhitungan juga nilai ekspor. Hal inilah yang turut menyumbang tingginya pendapatan perkapita masyarakat, pasalnya ekspor Babel khususnya dari sektor tambang masih tinggi.

Disinggung soal sumber pendapatan masyarakat berdasarkan hitungan pihaknya, ia menjelaskan ada empat sektor dominan yang menggerakkan ekonomi masyarakat yaitu  pertanian dengan presentasi 21 persen. Sektor pertanian ini menyerap tenaga kerja yang paling banyak.

"Nilai Tukar Petani (NTP) kita memang masih rendah dibawah 100, artinya memang belum semua cost produksi terpenuhi. Tapi ini mulai menunjukkan pergerakan. Di sektor pertanian ini juga masuk perikanan yang menyumbang 6 persen sebagai sumber penggerak ekonomi," jelasnya.

Sektor lainnya yaitu industri pengolahan yang menyumbang 20 persen, namun ini masih didominasi oleh industri pengolahan timah atau smelter. Sedangkan sektor perdagangan menyumbang 18 persen untuk PDRB Babel, dan 14 persen dari sektor pertambangan baik itu pengolahan maupun penggalian yang didominasi oleh tambang timah.

"Kalau PNS itu masuknya jasa administrasi pemerintahan hanya sekitar 6 persen menyumbang PDRB," katanya. (BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati) .