Kementerian Desak Pemkot Pangkalpinang Atasi Masalah Sampah

Masalah sampah harus menjadi perhatian serius pemerintah Kota Pangkalpinang. Kementrian PUPR mengatakan pemerintah harus kreatif atasi sampah.

Kementerian Desak Pemkot Pangkalpinang Atasi Masalah Sampah
Bangka Pos/Krisyanidayati
Kepala Satker Pengembangan Sitem Penyehatan Lingkungan Permukiman Babel, Kementrian PUPR Miarka. 

BANGKA POS.COM, BANGKA --Masalah sampah harus menjadi perhatian serius pemerintah Kota Pangkalpinang.

Kepala Satker Pengembangan Sitem Penyehatan Lingkungan Permukiman Babel, Kementrian PUPR, Miarka mengatakan pemerintah kota Pangkalpinang harus serius menangani permasalahan persampahahan.

Hal ini lantaran pasokan sampah Pangkalpinang terus bertambah tanpa adanya penambahan kapasitas tempat penampungan sampah.

Miarka menyebutkan, pasokan sampah minimal di kota ibu kota Provinsi itu mencapai 150 ton/hari. Sedangkan kapasitas TPA Parit Enam sudah melebihi batas.

Ia menambahkan perlu ada gerakan bersama untuk melakukan pemilihan sampah di tingkat rumah tangga. Pasalnya, sampah rumah tangga merupakan penyumbang pasokan sampah terbesar.

"Sebenarnya Pemkot Pangkalping harus jeli karena setiap hari sampah paling besar rumah tangga dan pasar, sedangkan lahan mereka terbatas. Ini harus kreatif membuat gerakan atau edukasi secara bersama untuk mengelola sampah, paling tidak untuk memisahkan sampah organik dan non organik ditingkat rumah tangga," kata Miarka, Rabu (9/1).

Miarka menambahkan gerakan ini memangsudah dilakukan, namun masih belum masif sehingga belum menghasilkan secara maksimal.
"Pangkalpinang sudah melaksanakan cuma tidak booming. Ini yang harus ditingkatkan. DLH Pangkalpinang sudah melakukan tapi masih dalam kelompok kecil. Ini perlu dorongan serius dari kepala daerah, misalnya ada reward atau kebijakan bagi kelurahan yang bisa mengelola sampah," sebutnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eko Kurniawan mengatakan belum ada kemajuan terkait rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional di Pulau Bangka.

Eko menyebutkan, pihaknya masih menunggu usulan lahan TPA yang diajukan kabupaten/kota. Saat ini, dua kabupaten sudah mengajukan lokasi pembangunan TPA Regional yakni kabupaten Bangka di Puding dan Kabupaten Bangka Tengah di Desa Jelutung.

Ia menyebutkan, dari dua alternatif pilihan tempat yang diusulkan ini masih menunggu. Pasalnya, saat ini masih ada penolakan dari masyarakat terkait pembangunan ini.

"Provinsi masih menunggu lokasi yang diajukan kabupaten/kota. Yang sudah mengajukan itu Bateng dan Bangka. Tapi ini juga masih bergejolak. Untuk membangunnya kan butuh lahan clear," kata Eko, Rabu (9/1). (o2)

Editor: tidakada013
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved