Program KOTAKU Sudah Ditetapkan Melalui Perda, 2019 Dikucurkan Rp 12 M

Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Achmad Subari mengatakan Pemkot dan DPRD Kota Pangkalpinang sudah menetapkan program KOTAKU

Program KOTAKU Sudah Ditetapkan Melalui Perda, 2019 Dikucurkan Rp 12 M
bangkapos/edwardi
Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh,) di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang. 

BANGKAPOS.COM  -- Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Achmad Subari mengatakan Pemkot dan DPRD Kota Pangkalpinang sudah menetapkan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) melalui peraturan daerah (perda) pada tahun 2016 yang lalu.

"Tahun 2016 itu kita sudah membuatkan perda sekaligus menetapkan daerah-daerah mana saja yang menjadi sasaran Program KOTAKU, saat itu Kota Pangkalpinang usai terkena bencana banjir. Karena itu kita memerlukan perda yang menaungi pekerjaan untuk merevitalisasi kawasan kumuh di Kota Pangkalpinang," kata  Achmad Subari kepada bangkapos.com, Kamis (10/01/2019).

Diungkapkannya, dalam Program KOTAKU ini memang ada bagian yang harus dilaksanakan Pemkot Pangkalpinang melalui dana APBD yang dikerjakan OPD terkait.

Namun ada juga pekerjaan yang dilaksanakan pemerintah pusat melalui Satuan Kerja (Satker) Program KOTAKU.

"Ya Alhamdulillah dampak dari program ini sudah mulai terlihat progresnya, salah satu contoh seperti di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan mulai kelihatan cantik dan membaik kondisi perkampungannya," ujarnya.

Adanya Walikota Pangkalpinang yang baru diharapkan program ini terus dijalankan sesuai harapan ke depannya.

"Untuk tahun 2019 ini memang masih tersisa sekitar 20 an lebih hektare luas kawasan kumuh di Kota Pangkalpinang yang belum terselesaikan. Kita harapkan sampai akhir tahun 2019 ini bisa diselesaikan. Kalau tidak salah dianggarkan pusat melalui satker sekitar Rp 11 atau 12 miliar, yang tahu detilnya pihak satker," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang, Agus Suryadi mengatakan
upaya pengurangan kumuh di Kota Pangkalpinang dimulai pada tahun 2014 melalui terbitnya SK Walikota Nomor :388/KEP/BAPPEDA/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dengan menetapkan luasan kumuh sebesar 196,2 ha.

"Selanjutnya untuk pengurangan kumuh menjadi 0 ha pada tahun 2019, kita menargetkan pengurangan sebesar 65,4 ha setiap tahunnya," kata Agus Suryadi. (BANGKAPOS.COM/EDWARDI)

Penulis: edwardi
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved