BPBD Babel Catat 10 Kejadian Angin Puting Beliung Sepanjang 2018

Bencana ini tidak hanya menimpa rumah masyarakat melainkan juga sarana kesehatan, sarana peribadatan sosial, sarana pendidikan

BPBD Babel Catat 10 Kejadian Angin Puting Beliung Sepanjang 2018
Bangka Pos / Yudha Palistian
Kepala BPBD Babel, Mikron Antariksa. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan rentan terjadi bencana alam angin puting beliung atau angin kencang yang dapat merusak bangunan.

Khsusnya, untuk daerah dekat pesisir.

Sepanjang tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Babel mencatat ada 10 kasus angin puting dengan jumlah korban 165 kepala keluarga.

Baca: Update: Jumlah Rumah Rusak Terdampak Angin Kencang di Pangkalpinang Bertambah Jadi 28 Rumah

Baca: Video : Angin Puting Beliung Menerjang 18 Rumah di Kampung Seberang

Baca: Hujan Lebat, Petir dan Angin Kencang, Baca Doa yang Diajarkan Rasulullah Ini

Dengan kondisi bangunan rusak berat satu bangunan, rusak sedang 3 bangunan, dan 161 rusak ringan.

Bencana ini tidak hanya menimpa rumah masyarakat melainkan juga sarana kesehatan, sarana peribadatan sosial, sarana pendidikan dan sarana pemerintahan.

"Dengan kondisi Babel sebagai daerah kepulauan, semua daerah di Babel berpotensi terkena angin kencang atau puting beliung, terutama daerah pesisir," kata Kepala BPBD Babel, Mikron Antariksa, Sabtu (12/1/2019).

Mikron mengatakan, ini baru yang terlaporkan ke pihkanya, namun diyakininya masih ada lagi musibah puting beliung yang belum dilaporkan ke pihaknya sehingga belum terdata.

"Pangkalpinang memang banyak, karena yang melapor ini pangkalpinang. Tapi mungkin saja ada juga terjadi di pelosok daerah yang laporannya tidak sampai ke kita," ujarnya.

Ia menyebutkan, untuk daerah yang belum terlaporkan umumnya daerah yang belum memiliki BPBD secara mandiri yang menangani khusus kebencanaan.

"Ini belum terjangkau, karena kabupatennya belum bentuk BPBD. Bangka, Basel, Babar, dan Belitung BPBDnya masih bergabung dengan OPD lainnya," ujar Mikron.

Menurutnya, belum adanya OPD yang berkompeten yang menjelaskan soal kebencaan memberikan beberapa kerugian, isu kebencaan menjadi liar dan tidak terverifikasi dengan cepat.

Jangkauan, ketika terjadi bencana belum bisa dilakukan maksimal. Mitigasi pencegahan bencana juga belum dilakukan secara optimal.

"Belum adanya BPBD yang terbentuk secara mandiri membuat jangkauannya terbatas. Contoh kerugiannya seperti kemarin ketika ada hoax tsunami di Basel.

Ini karena enggak ada instansi yang bisa jelaskan dari instansi yang berkompeten soal kebencanaan," katanya. (BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved