Soal Dakwaan JPU Begini Tanggapan Pengacara Terdakwa Korupsi Pipa PDAM

Bahwa terhadap dakwaan penuntut umum (JPU -- red) kami anggap telah melanggar kepentingan atau hak-hak

Soal Dakwaan JPU Begini Tanggapan Pengacara Terdakwa Korupsi Pipa PDAM
Bangkapos/Ryan A Prakasa
Empat terdakwa kasus korupsi pipa PDAM Merawang saat menjalani sidang kedua di gedung Pengadilan Negeri Tipikor Pangkalpinang. 

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Dalam sidang perkara/kasus tindak pidana korupsi (tipikor) proyek rehabilitasi pipa transmisi PDAM Merawang, Kabupaten Bangka kali ini pihak penasihat hukum (PH) atau pengacara para terdakwa mengungkapkan jika dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dianggap tak berdasar.

Alasan para pengacara para terdakwa dalam berkas dakwaan yang pernah dibacakan oleh JPU asal Kejaksaan Tinggi provinsi Bangka Belitung (Kejati Babel) & Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka pekan lalu justru dinilai tidak ada unsur kerugian keuangan negara pada proyek rehabilitasi pipa transmisi PDAM Merawang.

Selain itu, dalam sidang dengan agenda dengan pembacaan berkas eksepsi (pembelaan/keberatan) tak cuma H Ghandi Arius SH MH mengungkapkan jika perkara/kasus tipikor ini dinilai tak ada hal yang mengandung unsur tindakan para kliennya (Abdul Roni & Mulyanto) yang merugikan keuangan negara meski dugaan sementara kerugian negara yakni mencapai Rp 2,9 miliar.

Hal serupa sempat pula diungkapkan oleh pengacara M Rifani alias Pepen & Judas Swara alias Aloi, Nofrianto SH di hadapan majelis hakim saat persidangan perkara tipikor ini sedang berlangsung.

Bahkan saat sidang, pengacara terdakwa (Nofrianto SH) di hadapan majelis hakim sempat mengungkapkan terkait isi dalam berkas dakwaan atau jeratan sanksi hukum yang ditetapkan kepada para kliennya (Pepen & Aloi)terkesan 'copy paste'.

"Bahwa terhadap dakwaan penuntut umum (JPU -- red) kami anggap telah melanggar kepentingan atau hak-hak para terdakwa (Pepen & Aloi -- red) karena tidak sesuai dengan pasal 143 ayat 142 dan dakwaan terdakwa sama dengan dakwaan primer dalam uraian dakwaan itu menyalin ulang atau copy paste dengan dakwaan primer.

Jadi ada perbedaan prinsip dalam dakwaan," ungkap pengacara yang akrab disapa dengan panggilan nama Ovi' ini.

Sidang perkara korupsi pipa transmisi PDAM Merawang tahun anggaran 2016 senilai Rp 4,7 miliar ini dipimpin oleh ketua majelis hakim, Sri Endang Amperawati Ningsih SH MH, Corry Oktarina SH & Erizal SH MH.
(Bangka Pos/Ryan A Prakasa)

Penulis: ryan augusta
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved