Basel Masuk Kategori Zonasi Kepatuhan Hijau Penilaian Ombudsman RI

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menggelar koordinasi dan penyampaian hasil penilaian kepatuhan Standar Pelayanan (SP) Publik.

Basel Masuk Kategori Zonasi Kepatuhan Hijau Penilaian Ombudsman RI
bangka pos / Anthoni Ramli
Koordinasi dan penyampaian hasil penilaian kepatuhan Standar Pelayanan (SP) Publik di balai Daerah Pemkab Kabupaten Bangka Selatan, Selasa (22/1/2019) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menggelar koordinasi dan penyampaian hasil penilaian kepatuhan Standar Pelayanan (SP) Publik.

Hasil Penilaian tersebut diserahkan Asisten Bidang Pengawasan Ombudsman RI Wilayah Babel, Aleksander Kaisar Hebring, SH kepada Bupati Bangka Selatan H Justiar Noer, di balai Daerah Pemkab Kabupaten Bangka Selatan, Selasa (22/1/2019) siang tadi.

Acara dihadiri Wakil Bupati Riza Herdavid, Kepala Ombudsman Babel, Wakil Ketua DPRD Samsul Bahri, Kajari Safrianto Zuriat Putra, Kapolres AKBP Aris Sulistyono, Plh Sekda Agus Pratomo, kepala OPD, asisten, staf ahli, kepala instansi vertikal, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Evaluasi periode observasi Mei-Juni 2018 tmencakupi 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diantaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhuhungan, Komunikasi dan Informasi, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan nilai rata-rata sebesar 93.43.

Perolehan nilai tersebut menghantarkan Pemkab. Bangka Selatan masuk dalam kategori Zonasi Kepatuhan Hijau atau Tinggi pada tahun 2018.

Justiar Noer dalam sambutannya mengatakan, standar pelayanan merupakan pedoman penyelenggaraan layanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Oleh sebab itu, pelayanan yang berkualitas merupakan jaminan dan adanya kepastian penyelenggara pelayanan sehingga masyarakat merasa percaya, puas, senang dan terkesan atas pelayanan yang diterima atau malah sebaliknya

"Untuk mewujudkan pelayanan berkualitas tersebut, maka menjadi keharusan setiap produk layanan memiliki standar pelayanan yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga mengakui masih ada beberapa Dinas yang perlu mendapatkan perhatian serius karena masih terdapat beberapa produk layanan belum sesuai yang kita harapka," ujar Justiar. (Bangkapos.com/Anthoni Ramli)

Penulis: Antoni Ramli
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved