Pemkot Pangkalpinang Ajukan Raperda Izin Penebangan Pohon

Ini juga berguna untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan banyaknya pohon pasti akan ada pengendalian polusi terutama

Pemkot Pangkalpinang Ajukan Raperda Izin Penebangan Pohon
BANGKAPOS.COM / DEDY QURNIAWAN
Paripurna DPRD Pangkalpinang dengan agenda penyampaian dan penjelasan terhadap tiga raperda serta penyampaian pandangan umum DPRD Pangkalpinang, Selasa (22/1/2019). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang izin penebangan pohon. Raperda ini merupakan satu dari tiga raperda yang disampaikan pada sidang paripurna DPRD Pangkalpinang, Selasa (22/1/2019).

Dua reperda lainnya adalah raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Pangkalpinang dan raperda tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) mengatakan, raperda izin penebangan pohon yang diajukan oleh Pemkot Pangkalpinang didasarkan sebagai pedoman bagi masyarakat yang akan mengajukan izin penebangan pohon.

Raperda juga disebut bertujuan sebagai sarana untuk mengatur agar melindungi dan melestarikan keberadaan pohon untuk keserasian lingkungan kota dan estetika.

"Ini juga berguna untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan banyaknya pohon pasti akan ada pengendalian polusi terutama polusi udara.

Untuk itu mari kita lestarikan lingkungan dengan pemeliharaan pohon atau tanaman baru dengan tujuan memproduksi oksigen sebagai penetral polusi udara yang ada," ucap Molen dalam sambutannya

Adapun raperda penanggulamgan bencana diajukan dengan landasan yuridis dan UU no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan blBencana, dimana Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi, penjaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana.

"Kemudian, melindungi masyarakat dari dampak bencana, pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran APBD yang memadai," ujarnya.

Sementara, Raperda pemberian intensif dan kemudahan penanaman modal di Kota Pangkalpinang diajukan agar dapat menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penanam modal.

"Memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi penanaman modal, mendorong dan mengembangkan kawasan industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah hingga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat," tegasnya.

Molen berharap, ketiga raperda ini dapat segera dibahas oleh para anggota DPRD. "Sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang," kata dia. (BANGKAPOS.COM / dedyqurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved