Molen Berharap Tiga Raperda Bisa Disetujui Menjadi Peraturan Daerah



Molen juga membeberkan sebagai landasan yuridis dan UUD Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan

Molen Berharap Tiga Raperda Bisa Disetujui Menjadi Peraturan Daerah


BANGKA POS/ DEDY QURNIAWAN
Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen),  berharap tiga rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang diajukan oleh pihaknya beberapa waktu lalu dapat segera dibahas dan disetujui, Senin (28/1/2019).

Hal tersebut disampaikan oleh Molen, ketika mengikuti rapat paripurna ke-16  masa persidangan II Tahun 2019 atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Pangkalpinang.

Ketiga raperda tersebut yang ditanggapi olehnya,  yakni raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, raperda tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal serta raperda tentang izin penebangan pohon.

Ia pun menjelaskan,  prinsipnya Raperda tersebut menjadi perhatian dari pemerintah kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni sarana yuridis.

Molen juga membeberkan sebagai landasan yuridis dan UUD Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

"Pada dasarnya pemerintah kota sangat mengapresiasi pemandangan umum yang telah disampaikan," ucap Molen dalam sambutannya.

Itu juga melindungi masyarakat dari dampak bencana, pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran APBD yang memadai.

Sedangkan, untuk tujuan raperda pemberian intensif dan kemudahan penanaman modal di Kota Pangkalpinang, agar dapat menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penanaman modal.

“Raperda ini juga dapat memperluas akses dunia usaha  dan informasi penanaman modal, lalu mengembangkan kawasan industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah hingga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat,” jelasnya.

Terkait Raperda tentang izin penebangan pohon tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 238 UU No 23 Tahun 2014 dan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

Ia pun berharap setelah memberikan tanggapan atas penyampaian tiga raperda tersebut,  selanjutnya dibahas dan disetujui oleh anggota dewan. (*)


Penulis: Yudha Palistian
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved