Peringati Hari Bakti Perbendaharaan Kakanwil DJPb Babel Sampaikan Inovasi Perbendaharaan

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN sebagai bentuk sinergi DJPb dengan DJPK untuk mengoptimalkan

Peringati Hari Bakti Perbendaharaan Kakanwil DJPb Babel Sampaikan Inovasi Perbendaharaan
Bangka Pos/Krisyanidayati
Foto bersama dalam peringatan Hari Bakti Perbendaharaan yang dilaksanakan di Kantor Kanwil DJPb Babel, Selasa (29/1/2019). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bangka Belitung, Supendi, memaparkan inovasi yang akan dilakukan DJPb dalam peringatan  Hari Bakti Perbendaharaan yang dilaksanakan di Kantor Kanwil DJPb Babel, Selasa (29/1/2019).

Kanwil DJPb Babel, kata Supendi senantiasa menggandeng mitra kerja dalam segenap langkah dan kegiatan untuk meningkatkan kemakmuran Babel. 

"Keberhasilan dalam mencapai opini WTP atas Laporan Keangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 dan 2017 menunjukkan bukti nyata peran strategis DJPb dalam pengelolaan keuangan negara," katanya. 

Kedepan, menurutnya pihkanya akan melakukan berbagai inovasi dalam memeberikan layanan seperti; Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang merupakan sistem terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN-G2) yang mempermudah penyetoran penerimaan Negara melalui billing system.

"Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN sebagai bentuk sinergi DJPb dengan DJPK untuk mengoptimalkan penyaluran dana transfer ke daerah," ujarnya. 

Selain itu, BLU Integrated Online System atau BIOS yaitu sistem informasi berbasis web untuk menyajikan info mengenai BLU yang handal dan terintegrasi bagi Stakeholders BLU.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang digunakan satker dalam pengelolaan keuangan Negara dengan mengintegrasikan proses perencanaan sampai pertanggung jawaban anggaran.

"Aplikasi e-SPM bagi satker dalam menyampaikan ADK SPM, data kontrak, RPD Harian, data gaji, dan LPJ Bendahara tanpa harus datang ke KPPN," sebutnya.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan wujud NAWACITA pemerintah guna kesejahteraan rakyat terutama dalam lingkup UMKM.

Penggunaan kartu kredit pemerintah (KKP) guna mempermudah belanja negara yang dibiayai dengan uang persediaan.

Aplikasi e-rekon, yang membantu proses rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan dari tingkat satker sampai dengan kementerian/lembaga.

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sebagai database UMKM yang berpotensi memperoleh pembiayaan melalui program KUR.

"Tugas mulia mengawal APBN tentunya mendorong insan perbendaharaan untuk bersinergi dengan mitra, guna tercapainya tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntanbel yang bermuara pada kesejahteraan rakyat," katanya. (BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved