Sahirman Tegaskan 22 ASN Babel yang Dipecat tak Perlu Kembalikan Gaji Mereka

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel)

Sahirman Tegaskan 22 ASN Babel yang Dipecat tak Perlu Kembalikan Gaji Mereka
BKPSDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel
Kepala BKPSDM Babel, Sahirman Jumli 

BANGKAPOS.COM - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Sahirman Jumli mengatakan, 22 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat tindak korupsi telah dilakukan pemecatan pada Desember 2018 lalu.

Sahirman menyebutkan, SK pemecatan bagi ASN ini menyusul adanya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yakni Kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pemecatan PNS yang terbukti secara inkrah korupsi.

"Pemprov Babel sudah 100 persen mengeluarkan SK pemecatan bagi 22 orang yang terlibat korupsi susah ada SK pemcetan ini dilakukan pada akhir Desember, sesuai SKB tiga menteri," kata Sahirman, Selasa (29/1/2019).

Sahirman membeberkan, berdasarkan rapat evaluasi pada akhir Desember langsung para ASN yang terlibat korupsi yang sudah inkrah dinyatakan dipecat dengan tidak hormat dan tidak mendapatkan pensiun. Namun, mereka tidak menggantikan gaji yang telah diterima ketika masuk kembali bekerja usai menjalankan masa hukuman.

"Mereka tidak mengembalikan gaji yang telah diterima. Menurut evaluasi Menpan enggak masuk akal mereka mengembalikan, karena mereka kerja dan melaksanakan tugas dan otomatis mereka dapat hak," jelasnya.

Para ASN yang kembali bekerja usai menjalani hukuman, bukan salah mereka. Pasalnya, memang tak ada SK pemecatan.

"Mereka tidak salah mengerjakan tugas, karena memang tidak ada SK Pemberhentiannya, sehingga mereka tetap kerja dan bukan kesalahan mereka," tambahnya.

Ia membeberkan, untuk di Pemprov para ASN yang melakukan tindak pidana korupsi beragam mulai dari eselon II hingga eselon IV. Namun, yang paling banyak terjerat adalah bendahara dan PPTK.

"Perkaranya penyalahgunaan jabatan yang merugikan negara, paling banyak PPTK dan Bendahara, tapi ada juga eselon II karena bagian sistem ini mereka terkait," sebut Sahirman. (BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Editor: emil
Sumber: babel news
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved