Potensi Pajak Zirkon Besar, Sekali Pengiriman Pemkab Bangka Bisa Meraup Ratusan Juta

Peraturan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut baru ditetapkan oleh gubernur.

Potensi Pajak Zirkon Besar, Sekali Pengiriman Pemkab Bangka Bisa Meraup Ratusan Juta
(nurhayati/bangkapos.com)
Darius 

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Kepala Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kabupaten Bangka, Darius mengatakan, saat ini pajak mineral bukan logam dan batuan (PMBLB) jenis zirkon baru dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun 2019.

Pasalnya peraturan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengenai pajak tersebut baru ditetapkan oleh gubernur.

Pihaknya mendapatkan data mengenai perusahaan yang mengelola zirkon di Kabupaten Bangka dari Dinas Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena kewenangan pertambangan saat ini sudah diambil alih oleh pihak provinsi.

"Kami datanya dapat informasi dari provinsi, berapa jumlah mereka menjual zirkon, untuk ada di provinsi. Kami komunikasikan ke provinsi minta datanya, sekian ton kalikan dengan harga jualnya dan kalikan dengan persentase pajaknya. Itu kami tetapkan di penetapan pajak yang diberikan ke mereka, (pihak perusahaan pengelola zirkon--red) kemudian mereka bayar," jelas Darius saat dikonfirmasi bangkapos.com, Rabu (30/1/2019) di Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kabupaten Bangka.

Diakui Plt Kabid Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Bangka, Saparudin, PMBLB jenis zirkon ini merupakan komoditas baru, yang selama ini masuk pajak jenis logam. Dengan terbitnya SK Gubernur Babel saat ini zirkon masuk pajak mineral bukan logam dan batuan.

Untuk PMBLB jenis zirkon baru dibayar oleh PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) yang melakukan pengiriman zirkon ke Pangkalan Bun untuk diolah kembali. Namun tongkang yang membawa zirkon tersebut terdampar di Kawasan Perairan Serdang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur.

"Pemberlakuannya (pajak jenis zirkon--red) pada Januari ini. Kebetulan kemarin sudah ada yang bayar dan sudah ada yang mengirim. Kalau tidak salah kapalnya terdampar di arah perairan Belitung," ungkap Saparudin.

Ia membenarkan sesuai penjelasan Direktur PT PMM Edi Sunanta, bahwa perusahaan yang mengelola zirkon tersebut sudah membayar pajak PMBLB jenis zirkon kepada Pemkab Bangka sebesar Rp 250 juta.

Diakui Saparudin, potensi pajak dari zirkon ini sangat besar tetapi yang mengelola zirkon di Kabupaten Bangka hanya ada tiga perusahaan. Hanya satu yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Perusahaan yang berani mengirim zirkon cuma satu yang dua belum punya IUP. Dari informasi dari pihak provinsi tidak punya izin atau IUP yang jelas kalau nggak punya izin mereka nggak berani ngirim. Apalagi dipersyaratannya harus punya IUP dan bayar pajak dulu baru boleh mengirim," kata Saparudin.

Pihaknya tetap mendorong perusahaan pengelola zirkon mengurus perizinan yang domainnya menjadi wilayah kewenangan Pemprov Babel.

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved