BKPSDM Babel Masih Tunggu Alokasi Formasi P3K dari Kemenpan

Kalau dibiyaian APBD, kita tergantung TAPD masih memungkinkan akomodir P3K atau tidak. Kalau kata

BKPSDM Babel Masih Tunggu Alokasi Formasi P3K dari Kemenpan
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Kepala BKPSDM Babel, Sahirman Jumli 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Babel, Sahirman Jumli, mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menunggu terkait pelaksaan rekruitmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K).

Sahirman mengatakan, pihaknya masih menunggu surat dari Kemenpan RB terkait alokasi formasi bagi pemerintah provinsi Babel.

"P3K masih menunggu dari keputusan menpan, masing-masing daerah belum bersepakat karena dibebankan APBD masing," kata Sahirman, Kamis (31/1/2019).

Menurutnya, jika nanti sudah ada keputusan lanjutan dari Kemenpan, baru pihaknya akan mengajukan alokasi formasi kebutuhan yang akan dilakukan rekrutmen melalui mekanisme P3K.

"Kalau ada instruksi Kemenpan atau surat alokasi formasi kita akan ajukan berapa kebutuhan kita. Ini masih menunggu, kalau sudah ada alokasi formasi dan disetujui, baru kita buka seleksi seperti CPNS," katanya.

Sahirman menyebutkan, jika ini masih tetap dibebankan melalui APBD, pihaknya harus berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan memungkinkan atau tidak untuk melakukan rekrutmen.

"Kalau dibiyaian APBD, kita tergantung TAPD masih memungkinkan akomodir P3K atau tidak. Kalau kata pak Gubernur lanjutkan sesuai pertimbangan TAPD, kita akan buka pengumuman dan penerimaan," katanya.

Menurutnya, Pemrpov Babel memang membutuhkan tenaga guru dan medis. Namun, hal ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Kalau memungkinkan anggaran apa salahnya dilakukan karena kita kekurangan pegawai, tapi harus lihat kemampuan keuangan juga. Tapi sekarang lum ada informasi terbaru, seluruh daerah menolak kalau menggunakan APBD," jelasnya.

Menurutnya, dalam P3K nantinya tidak ada jaminan bagi guru honorer akan lulus, pasalnya harus mengikuti tes sebagaimana tes CPNS.

"Tidak ada jaminan honorer langsung lulus, tapi peluang bagi honorer, masyarakat umum, yang tidak lulus Cpns. Tidak ada lagi yang diperlakukan istimewa asas adil dan keterbukaan karena menggunakan sistem tes," katanya. (BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved