Kepala BKPSDM Imbau Masyarakat Jangan Mudah Percaya Ada Rekrutmen Tenaga Honorer

Sahirman menegaskan agar masyarakat jangan mudah percaya informasi adanya rekrutmen yang bukan bersumber dari BKPSDM Babel.

Kepala BKPSDM Imbau Masyarakat Jangan Mudah Percaya Ada Rekrutmen Tenaga Honorer
Dokumen Bangka Pos
Foto Ilustrasi: Peserta penerimaan tenaga honorer non PNS BLUD dr Marsidi Judono, Tanjungpandan tengah menunggu giliran dalam tes kompetensi dan wawancara di Gedung RSUD baru, Jalan Jenderal Sudirman, Desa Aik Rayak, Senin (29/2/2016). 

BANGKAPOS.COM - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sahirman Jumli membeberkan pihaknya tahun ini berencana untuk melakukan rekrutmen tenaga honorer khususnya Sat Pol PP. Namun, menurutnya pengumuman itu belum dimulai.

"Sejauh ini memang yang direncanakan baru Sat Pol PP, itu belum dibuka dan belum diumumkan kami sedang mempersiapkan. Kalau untuk OPD lainnya belum ada penerimaan," kata, Sahirman, Kamis (31/1/2019).

Sahirman menjelaskan, jika nanti akan dibuka maka akan diumumkan secara resmi tanggal pendaftaran, waktu pelaksananaan, jadwal tes, dan tahapan tesnya.

Menurutnya, ada beberapa rangkaian tes yang akan dilakukan seperti administrasi, tes tertulis, wawancara, dan tes tambahan lainnya sesuai bidang.

Kepala BKPSDM Babel, Sahirman Jumli
Kepala BKPSDM Babel, Sahirman Jumli (Bangka Pos/Krisyanidayati.)

"Ada serangkaian tes, nanti tes tertulis kita rencanakan sistem CAT tapi belum tau pasti, karena kan harus dihitung grade berapa yang bisa diakomodir. Mungkin untuk Sat Pol PP ada tes fisik, untuk yang muslim ini akan ada tes ngaji. Ini yang akan dibahas bersama tim," katanya.

Sahirman menegaskan agar masyarakat jangan mudah percaya informasi adanya rekrutmen yang bukan bersumber dari BKPSDM Babel.

"Selektif dan lakukan konfirmasi ke badan terkait misalnya dalam hal ini BKPSDM, jangan karena ada informasi penerimaan langsung kirim lamaran tapi enggak cek itu bener atau enggaknya," katanya.

Ia menceritakan, pihaknya pernah mengumumkan untuk melakukan penataan tenaga honorer padahal itu hanya untuk internal, namun yang beredar justru adanya penerimaan tenaga honorer.

"Kami pernah menyampaikan OPD untuk melakukan penataan honorer, misalnya yang usia 58 tahun dipensiunkan, atau kalau mau terima atas persetujuan pak Gubernur usia harus 35 tahun, orang anggap itu penerimaan, padahal itu hanya untuk penataan internal. Makanya masyarakat harus teliti betul," katanya. (BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved