Pemkab Bangka Batal Raih Insentif Daerah Rp 8 M, Ini Penyebabnya

Dari penilaian BPKP Perwakilan Bangka Belitung skor kita 70,06 harusnya BB tetapi dari penilaian BPKP pusat

Pemkab Bangka Batal Raih Insentif Daerah Rp 8 M, Ini Penyebabnya
Bangkapos/Nurhayati
Penandatanganan perjanjian kinerja perangkat daerah, Kamis (31/1/2019) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Pan Budi Marwoto mengatakan, untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bangka pada dua tahun terakhir nilai C dengan skor 66,77.

Pada tahun 2018 berada pada nilai B dengan skor 67,33. 

Kendati ada peningkatan sedikit untuk kinerja pemerintah daerah di Pemkab Bangka tetapi menurutnya harus bekerja keras untuk meraih target penilaian SAKIP.

"Dari penilaian BPKP Perwakilan Bangka Belitung skor kita 70,06 harusnya BB tetapi dari penilaian BPKP pusat turun tiga poin jadi 67,33.

Jadi kita batal dapat BB," jelas Pan Budi pada kegiatan penandatanganan perjanjian kinerja perangkat daerah, Kamis (31/1/2019) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah.

Penurunan poin ini terjadi saat evaluasi dan pengukuran kinerja. Menurutnya, capaian kinerja para OPD di Pemkab Bangka dinilai BPKP pusat belum sepenuhnya sesuai target yang ditetapkan dan pengukuran kinerja tidak sepenuhnya validitas.

Sementara untuk perencanaan dan pelaporan kinerja skor para OPD meningkat walaupun belum begitu bagus.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diakui Pan Budi, hanya Kabupaten Bangka Tengah yang berhasil meraih penilaian SAKIP BB.

Untuk itu Pemkab Bangka perlu belajar dari Kabupaten Bangka Tengah. 

Ditegaskannya, saat ini tidak boleh lagi APBD yang tidak mencapai sasaran yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diturunkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD. 

"Semua kepala OPD termasuk Bappeda harus mempresentasikan hasil kinerja 2018 dan rencana kinerja 2019. Kegiatan itu harus mencapai sasaran di renstra dan RPJMD," tegas Pan Budi.

Dia mengatakan, selesai pilpres nanti akan dilakukan asistensi bimbingan teknis penguatan SAKIP khusus untuk Kepala OPD di Pemkab Bangka. 

"Kalau kita dapat nilai BB akan mendapatkan insentif daerah sebesar Rp 8 milyar. Kalau dapat A dan AA dapat insentif lebih dari itu. Kita akan mencoba memperbaiki SAKIP," kata Pan Budi.

Penandatangan perjanjian kinerja perangkat daerah, dilakukan langsung oleh Bupati Bangka Mulkan, Wakil Bupati Bangka Syahbudin dan Pj Sekda Bangka Akhmad Mukhsin.  (BANGKAPOS.COM/NURHAYATI)

Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved