Dokter PNS Ini Blak-blakan Pakai Topi Ganti Presiden Saat Operasi Pasien, Emang Foto Saya Itu

Ia pun mengakui telah menghadiri undangan Badan Pengawa Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat untuk memberikan keterangan.

Dokter PNS Ini Blak-blakan Pakai Topi Ganti Presiden Saat Operasi Pasien, Emang Foto Saya Itu
GRAFIS TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ENRO
Foto tiga orang tenaga medis yang diduga ASN jajaran Pemkab Sintang bertugas di RSUD Ade M Djoen Sintang berfoto dengan tutup kepala bertuliskan #2019 Ganti Presiden yang sempat viral di media sosial dan aplikasi WhatsApp. 

"Ini mesti kami dalami kembali dari foto yang kami dapatkan dari screenshoot facebook, yang kami dapatkan memang ada perlengkapan operasi di situ, tapi tentu kami dalami kembali, meski kami sudah mendapatkan pasti kami akan tetap dalami kembali, melengkapi fakta-fakta yang lain," ujarnya.

Jika para ASN tersebut benar bersalah, maka seperti yang telah diatur dalam Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia (Kemenpanrb) akan ada sanksi.

"Ya sebagaimana diatur Kemenpan RB, ini sudah patut diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN, dan lebih lanjut akan kami kaji terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pemilunya, akan kami paralel nantinya, apabila memang ini memenuhi unsur pidana pemilu maka kami juga akan teruskan pidana pemilunya," jelasnya.

Mengenai lokasinya yakni rumah sakit yang merupakan fasilitas negara, Bawaslu juga akan mengkajinya.

"Ya di dalami semua subjek, di rumah sakit memang di uu pasal 280 secara tegas melarang melakukan kegiatan kampanye di fasilitas pemerintah , ibadah dan pendidikan."

Saat ditanya mengenai kode etik dokter, Ruhermansyah menuturkan pihaknya tidak mengarah hingga ke sana.

"Ya tentu proses ini keterangan yang perlu kami dalami, terkait kode etik dokter, kami tidak masuk ke ranah sana, kami hanya masuk kepada pelanggaran yang oknum tersebut adalah ASN, dengan ruang lingkup RS," jawabnya.

Mengenai ancaman, Ruhermansyah berujar ada ancaman kurungan hingga sanksi dari

"Ya angcamana kalau pidana pemilu, ancamannya penjara, terkait dengan netralitas ASN, diatur oleh Kemenpanrb, ada sanksi ringan dan berat yang berat adalah pemberentian," pungkasnya.

(TribunhWow.com)


Editor: Alza Munzi
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved