Pengusaha Zirkon Hubungi Ketua DPRD Babel, Kritik Soal Ini

Perda ini kita buat agar usaha dan investasi mineral ikutan ada kepastian hukum. Hasilnya untuk menambah PAD bagi daerah dan juga

Pengusaha Zirkon Hubungi Ketua DPRD Babel, Kritik Soal Ini
bangkapos/deddy marjaya
Didit Srigiusjaya Ketua DPRD Bangka Belitung Selasa (8/1/2019) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Ketua DPRD Propinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya dihubungi pengusaha mineral ikutan timah, zirkon terkait komentarnya tak mengizinkan ekspor zirkon sebelum diterbitkan peraturan gubernur yang mengatur pelaksaan teknis perda mineral ikutan.

Didit kepada bangkapos.com, dia menjelaskan bahwa tujuan dibuatnya perda pengelolaan mineral ikutan timah tersebut bertujuan untuk membantu semua pihak, termasuk untuk menambah pendapatan daerah.

Khususnya yang berusaha dibidang mineral ikutan.

“Perda ini kita buat agar usaha dan investasi mineral ikutan ada kepastian hukum. Hasilnya untuk menambah PAD bagi daerah dan juga bagi masyarakat pada umumnya,”kata Didit Srigusjaya, Jumat (1/2/2019).

Akan tetapi bila perda mineral ikutan timah belum ada pergubnya, maka bisa dikatakan mineral ikutan yang dibawa masih ilegal.

Belum ada petunjuk teknis atau pelaksaaan teknis

“Jika belum ada pergubnya, tetap ilegal. Karena aturan pelaksanaan perda itu adalah pergub,” kata Didit.

Dia menyayangkan bila pengusaha yakni Dul Ketem tersinggung terkait tongkang zirkon yang kandas di perairan Belitung merupakan mineral ilegal.  

“Pergub belum ada bagaimana pelaksanaan teknisnya. Jika memang pengusaha itu tersinggung silakan gugat saja pernyataan saya itu,” kata Didit.

Pengusaha zirkon, Dul Ketem, mengakui bila ia menghubungi Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya terkait dengan statemen bahwa zirkon tersebut ilegal.

Halaman
12
Penulis: Hendra
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved