Tahun 2019, Pemkab Bangka Sudah Siapkan Anggaran Untuk Rekrutmen P3K

Pemerintah telah membuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora hingga eks tenaga honorer untuk

Tahun 2019, Pemkab Bangka Sudah Siapkan Anggaran Untuk Rekrutmen P3K
Bangkapos/Nurhayati
Bupati Bangka Mulkan usai melantik 34 PNS fungsional, Senin (4/2/2019) di Ruang Rapat Sekretariat Bupati Bangka. 

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Pemerintah Kabupaten Bangka telah menganggarkan untuk kegiatan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun 2019 ini.

Diakui Bupati Bangka Mulkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah tentang Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K dan rencana pengadaan P3K tahap satu tahun 2019.

"Pemerintah telah membuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora hingga eks tenaga honorer untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi madya dan utama," jelas Mulkan saat melantik 34 ASN fungsional, Senin (4/2/2019) di Ruang Rapat Sekretariat Kantor Bupati Bangka.

Dikatakannya, mengenai eks tenaga honorer menurut informasi yang diterima dari Menteri PAN dan RB akan diprioritaskan, terutama untuk guru tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.

Namun demikian bukan berarti eks tenaga honorer dapat serta-merta menjadi P3K.

"Berdasarkan PP 49 Tahun 2018 untuk memperoleh SDM yang berkualitas mereka akan tetap di tes melalui proses seleksi.

Untuk batas usia pelamar P3K terendah adalah 20 tahun dan tertinggi satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu," kata Mulkan.

Misalnya tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun berarti bisa melamar oleh Warga Negara Indonesia, baik profesional, diaspora maupun honor yang berusia 59 tahun demikian juga untuk jabatan lain.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara untuk rekrutmen P3K ada dua tahapan seleksi yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Menurutnya, bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan P3K wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Disampaikan Mulkan, bahwa setiap ASN yang berstatus P3K memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang berstatus PNS,kecuali jaminan pensiun P3K.  

Selain itu P3K juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian serta bantuan hukum.

"Rencana rekrutmen P3K tahap pertama tahun 2019 masih terus dimatangkan melalui rapat-rapat koordinasi yang lebih teknis," ungkap Mulkan.

Dikatakannya, bahwa pemerintah telah memberi kesempatan yang cukup luas kepada warga negara untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dengan menjadi aparatur sipil negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. (BANGKAPOS/NURHAYATI)

Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved