Selisih Harga Sawit Terlalu Jauh, Satgas Pangan Siap Berantas Ijon

Kita menyarankan mata rantai distribusi sawit ini harus dipangkas. Praktek ijon-ijon ini harga dipangkas

Selisih Harga Sawit Terlalu Jauh, Satgas Pangan Siap Berantas Ijon
Bangka Pos / Hendra
Rapat dengar pendapat DPRD Babel dengan Satgas Pangan dan Dinas Pertanian Babel terkait hargas TBS Sawit petani yang masih rendah dibandingkan ditingkat pabrik, Rabu (6/2/2019). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua Satgas Pangan, Kombes Mukti Juharsa menegaskan ketimpangan harga TBS ini akibat terlalu banyak jalur distribusi.

Yakni pemegang DO (delivery order) dan juga penampung TBS (ijon).

Saat ini harga sawit ditingkat pabrik tertinggi Rp 1.218 per kilogram. Sedangkan di petani ada yang menerima hanya Rp 800 per kilogram.

“Kita menyarankan mata rantai distribusi sawit ini harus dipangkas. Praktek ijon-ijon ini harga dipangkas karena sudah merugikan petani,” kata Mukti dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Babel, Rabu (6/2/2019).

RDP dipimping langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, didampingi wakil Tony Purnama beserta anggota dewan lainnya. Sedangan dari Dinas Pertanian Babel dihadiri langsung Kepala Dinas Pertanian, Juadi beserta staf.

Kemudian lanjut Mukti, agar petani bisa mendapatkan harga sesuai dengan yang ditetapkan, pengusaha sawit agar bekerjasama langsung dengan petani sawit. Pengusaha tidak lagi bekerjasama dengan pemegang DO atau penampung sawit.

“Pengusaha harus langsung ke petani. Agar harganya sesuai dengan yang ditetapkan pengusaha juga tidak sembarangan menerbitkan DO. Dan DO ini bisa kita kontrol karena ada nomor serinya. Kita siap menindak dan memutuskan mata rantai praktek ijon-ijon sawit ini,” ujar Mukti.

Kepala Dinas Pertanian, Juadi mengatakan harga TBS diterapkan oleh perusahaan memang berbeda-beda.

Hal ini dikarenakan kerjasama yang dilakukan oleh pihak perusahaan berbeda-beda. Karenanya harga CPO yang diekspor pun berbeda-beda yang imbasnya kepada harga TBS petani.

Sementara terkait dengan pemangkasan DO dan praktek ijon diakui oleh Juadi. Karenanya, pemerintah Propinsi Bangka Belitunga, melalui Dinas Pertanian bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah DO.

“Untuk DO-DO ini nantinya kita akan evaluasi. Kita sudah lihat di Desa Tumbak Petar, Kabupaten Bangka Barat, DO ini dikelola oleh desa langsung.

Ini akan kita adopsi, kita akan berdayakan BUMdes atau BUMD untuk mengelola DO ini. Salah satu tujuannya untuk memangkas mata rantai distribusi TBS petani yangterlalu panjang ini,” kata Juadi. (Bangka Pos / Hendra)

Penulis: Hendra
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved