Hingga 5 Februari Tercatat 121 Kasus DBD di Babel, Satu Orang Meninggal

Paling banyak terjadi di kabupaten Bangka 45 kasus, Pangkalpinang 33 kasus, dan ada yang meninggal satu di

Hingga 5 Februari Tercatat 121 Kasus DBD di Babel, Satu Orang Meninggal
Bangka Pos/Krisyanidayat
Analis Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Syaifullah.

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat sejak Januari 2019 hingga 5 Februari lalu sudah ada 121 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terjadi di Babel dengan satu orang meninggal.

Analis Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  Syaifullah, mengatakan tujuh kabupaten/kota di Babel berada dalam katagori waspada.

"Paling banyak terjadi di kabupaten Bangka 45 kasus, Pangkalpinang 33 kasus, dan ada yang meninggal satu di Belitung, ini data dari Januari," kata Syaifullah, Kamis (7/2/2019).

Ia menyebutkan, pihkanya telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi melonjaknya kasus DBD apalagi saat ini musim penghujan.

"Padahal sudah ada surat edaran Gubernur sejak Sepetember lalu kepada bupati/wali kota tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan pengendalian penyakit DBD di Babel," sebutnya.

Ia menyebutkan, ada beberapa permasalahan yang dialami untuk melakukan pencegahan, misalnya kesadaran masyarakat untuk Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) masih belum tinggi.

"Tidak hanya masyarakat sebetulnya, tapi kepedulian para camat, lurah, kades, untuk mengajak masyarakat di wilayahnya melakukan PSN dengan membuang jentik nyamuk di seluruh penampungan air di bangunan rumah, sekolah dan tempat ibadah juga harus digerakkan," katanya.

Tak hanya itu, komitmen kepala daerah untuk pengendalian DBD juga harus ditingkatkan, misalnya meningkatkan alokasi anggaran untuk laboratorium pemeriksaan DBD, mesin fogging, penyediaan bubuk temephose atau Abate.

"Kita masih waspada, edaran gubernur edaran bupati walikota sudah dibuat semua ke camat, hanya saja edaran tersebut  tidak ditindaklanjuti oleh camat lurah dan kades," katanya.

Jika hal ini dibiarkan tanpa ada aksi bersama untuk menggalakkan PSN, hal ini berpotensi terjadi KLB.

"Kalau diam saja  itu bahaya dapat mengakibatkan KLB DBD. Kalau ingin cek  coba cek aja di kantor camat dan lurah, serta kades apakah edaran tersebut sudah ditindaklanjuti atau jadi arsip saja di kantor camat," katanya.

Menurutnya,  camat, lurah, kades bersama ketua RTRW memiliki peran yang penting untuk mengajak masyarakat menggalakkan PSN.

"Komandonya ada di mereka, dan imi tugas mereka bersama, kalau tidak jalan maka penanggulangan seperti fogging, pengobatan akan sia sia," tutupnya. (BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved