Berita Pangkalpinang

Pemkot Terkendala Rekrut Honorer untuk Petugas Satgas Kebersihan Kelurahan

M. Sopian: PP tersebut mengatakan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), termasuk pejabat lainnya tidak boleh mengangkat tenaga honorer.

Pemkot Terkendala Rekrut Honorer untuk Petugas Satgas Kebersihan Kelurahan
BANGKA POS/DEDY QURNIAWAN
Wali Kota Pangkalpinang M. Sopian 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Rencana merekrut honorer untuk satuan tugas (satgas) kebersihan kelurahan di Pangkalpinang terkendala karena dianggap tak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen kepegawaian.

Ini adalah satu di antara permasalahan yang dibahas pada rapat yang membahas satgas kebersihan kelurahan antara Wakil Wali Kota Pangkalpinang M. Sopian dengan para camat, lurah, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

M. Sopian mengatakan, PP tersebut mengatakan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), termasuk pejabat lainnya tidak boleh mengangkat tenaga honorer.

"Sedangkan perencanaan kami, untuk kebersihan kekurahan ini ada rencana pengangkatan sehingga timbul permasalahan terkait PP ini," kata Sopian seusai rapat tersebut.

Dia mengatakan, rapat kemudian mengusulkan agar anggota satgas kebersihan dikerjasamakan dengan kelompok masyarakat.

"Apakah itu LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) di kelurahan ataupun kelompok masyarakat lainnya. Jadi ngelola sampah di kelurahan itu kelompok masyarakat," ujarnya.

Disinggung soal Pemprov Babel yang masih bisa merekrut honorer, Sopian menganggap, PP dipandang hampir setaraf dengan undang-undang. Pihaknya berpandangan harus menaati ketentuan itu mengenai rencana satgas kebersihan ini.

"Karena aturan, mau tak mau kami harus berbenah diri. Jangan sampai timbul masalah di kemudian hari," ucapnya.

Sistem penggajian para tenaga kebersihan ini nantinya akan berasal dari retribusi sampah yang diambil di rumah-rumah warga. Komposisinya akan diatur sesuai porsi dan potensi yang ada di kelurahan.

"Jadi tadi sudah kami minta lurah untuk menghitung bubung rumah di setiap kelurahan. Dari situ baru bisa dilihat berapa potensinya, kemudian sarana prasarana kami sanggupnya berapa. Ini untuk menentukan langkah selanjutnya," ucap Sopian.

Selain soal tenaga, Sopian mengatakan, pihaknya juga membahas sarana prasarana angkut sampah di kelurahan. Ada sejumlah hal dalam perencanaan yang dinilai harus disesuaikan.

Rencana pengadaan dua unit motor sampah diganti menjadi mobil pikap sampah karena pertimbangan efektivitas operasional dan perawatan.

"Dari perencanaa satu mobil dan dua motor sampah itu, dari pengalaman dinas kebersihan, motor itu kurang efektif. Pertama biaya operasionalnya terlampau tinggi, perawatannya juga susah, jadi kami ambil keputusan bersama supaya pelayanan sampah tidak terganggu, kami adakan dua mobil pokap setiap kelurahan, biar bisa masuk gang-gang kecil," beber Sopian.

Dia menargetkan satgas kebersihan kelurahan harus bisa beroperasi pada April 2019. "Itu paling lama. Ya, banyak hal yang masih perlu disiapkan," kata dia.

(BANGKAPOS.COM / dedyqurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved