Berita Pangkalpinang

Admin LHKPN se Babel Dikumpulkan, Wagub Ingatkan Tak Ada Alasan Untuk Tak Lapor LHKPN

Tidak ada alasan lagi bagi penyelenggara negara tidak paham. Kami hadirkan admin di kabupaten/kota, admin ini perpanjangan tangan KPK

Admin LHKPN se Babel Dikumpulkan, Wagub Ingatkan Tak Ada Alasan Untuk Tak Lapor LHKPN
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan Pendampingan penggunaan modul e-registration dan e-Filing Aplikasi e-LHKPN Unit Pengelola LHKPN, kepada admin pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) se Provinisi Kepulauan Bangka Belitung, di ruang rapat Pasir Padi, Rabu (27/2/2019). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan Pendampingan penggunaan modul e-registration dan e-Filing Aplikasi e-LHKPN Unit Pengelola LHKPN, kepada admin pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) se Provinisi Kepulauan Bangka Belitung, di ruang rapat Pasir Padi, Rabu (27/2/2019).

Kegiatan pendampingan ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah dan dihadiri oleh Ketua tim Pendaftaran Grup 2 Untuk Direktorat PPLHKPN KPK RI, Ben Hardy Saragih.

Wagub Babel, Fatah menyebutkan hadirnya sistem pelaporan LHKPN secara online ini memberikan kemudahan untuk membantu para ASN yang wajib Lapor LHKPN dengan sistem yang mudah.

"Adanya peraturan KPK no 7 tahun 2016 wajib LHKPN yang dulu dilakukan secara manual sekarang dilakukan by sistem sehingga memberikan kemudahan akses untuk meningkatkan efisiensi. Admin ini jadi perpanjangan tangan KPK untuk membantu kepala daerah dan ASN yang wajib melaporkan LHKPN," katanya dalam sambutannya.

Menurutnya, dengan sistem yang semakin mudah, meskipun mungkin masih perlu penyesuaian terutama bagi yang baru mendaftar tidak ada alasan untuk tidak menyampaikan LHKPN.

"Tidak ada alasan lagi bagi penyelenggara negara tidak paham. Kami hadirkan admin di kabupaten/kota, admin ini perpanjangan tangan KPK memudahkan para wajib lapor untuk mengisi LHKN," sebutnya.

Menurutnya, Inspektorat kerap melakukan evaluasi untuk mengetahui para ASN wajib lapor melaporkan atau tidak. Jika nantinya ada yang tidak melaporkan akan dikenakan sanksi.

"Kalau ada yang alfa dan tidak melaporkan akan dikenakan hukuman disiplin, sanksi ada tingkatan kalau tidak cukup hukuman disiplin tentu ada hal yang lebih serius," katanya.

Ketua tim Pendaftaran Grup 2 Untuk Direktorat PPLHKPN KPK RI, Ben Hardy Saragih, menyebutkan pendampingan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis para admin. 

"Pendampingan kepada perwakilan pemda, kami berusaha meningkatkan kemampuan teknis sehingga dapat membantu kami, untuk membantu para wajib LHKPN baik  pada proses pendaftaran dan pelaporan," katanya.

(BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved