Berita Pangkalpinang

Rp 200 Miliar Nganggur Gara-Gara Perusahaan Tak Reklamasi Lahan Bekas Tambang

Kami punya target 2019 untuk mengembalikan jamrek pada perusahaan yang betul-betul melaksanakan reklamasi

Rp 200 Miliar Nganggur Gara-Gara Perusahaan Tak Reklamasi Lahan Bekas Tambang
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suranto Wibowo. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Jaminan Reklamasi (Jamrek) yang disetorkan para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga saat ini sudah tembus Rp 200 miliar dari sekitar 700 lebih IUP di Babel.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Suranto Wibowo menyebutkan dari Rp 200 miliar jamrek itu belum ada yang dikembalikan kepada perusahaan pasalnya proses reklamasi yang tertuang dalam RKAB belum sepenuhnya dilakukan.

Sayangnya, Suranto tidak bisa menyebutkan berapa total lahan yang belum direklamasi.

"Kami lagi lakukan inventaris berapa lahan yang belum direklamasi. Saat ini jamrek yang dibyarakan Rp 200 miliar dari sekitar 700 IUP, tapi IUP ini kan masih ada yang berstatus eksplorasi jadi enggak semua menyetor, dan ini diluar PT Timah," katanya, Rabu (26/2/2019).

Tahun ini, Suranto menyebutkan pihaknya menargetkan untuk mengembalikan jamrek bagi pemilik IUP yang betul-betul telah mereklamasi lahan bekas tambang.

Diakuinya, memang saat ini banyak pemegang IUP yang belum melakukan reklamasi. Sehingga, pihaknya belum bisa mengembalikan jamrek ini. Dana Jamrek dapat dikembalikan apabila rencana reklamasi telah dilaksanakan.

"Kami punya target 2019 untuk mengembalikan jamrek pada perusahaan yang betul-betul melaksanakan reklamasi. Artinya kalau dikembalikan ini sudah beres, ini yang kita dorong.

Harus ada yang bisa kami kembalikan sebagai keberhasilan pemegang IUP, karena selama ini masih belum," sebutnya.

Disebutkan, reklamasi bisa dilakukan sembari berjalannya produksi dan ini harus sesuai dengan regulasi, yakni setiap pemegang iup wajib menempatkan jaminan reklamasi, sebagai jaminan pemegang IUP akan melakukan reklamasi.

"Kita akan cek di wilayah pertambangan, mana saja wilayah terbuka mana, wilayah rencana kerjanya, kalau kurang kita minta tambah lagi dananya kalau enggak sesuai," sebutnya.

Sebetulnya, reklamasi bisa dilakukan secara bertahap sebelum IUP berkahir, ketika lahan yang digunakan sudah tidak produktif secara ekonomis sudah bisa dilakukan dan tidak menunggu hingga IUP berakhir.

"Sebelum selesai kalau lahan tidak produktif secara ekonomi mereka sudah bisa melaksanakan reklamasi. Kami akan memantau," sebutnya. (BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved