Kiai NU Sepakat Tak Sebut Kafir Kepada Non-Muslim di Indonesia

Kesepakatan ini bukan berarti menghapus kata kafir. Kata dia, penyebutan kafir terhadap non-Muslim di Indonesia rasanya tidak bijak.

Kiai NU Sepakat Tak Sebut Kafir Kepada Non-Muslim di Indonesia
kompas.com
Warga Nahdliyin menghadiri acara pembukaan Munas Alim Ulama dan Mubes NU 2019. 

BANGKAPOS.COM- Para kiai menyepakati tidak menggunakan kata kafir, tetapi menggunakan istilah muwathinun, yaitu warga negara kepada warga non-muslim di Indonesia.

Hal ini disepakati pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Rabu-Jumat (27/2-1/3/2019).

Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Moqsith Ghazali mengatakan, dengan istilah muwathinun menunjukkan kesetaraan status Muslim dan Non-Muslim di dalam sebuah negara.

"Dengan begitu, maka status mereka setara dengan warga negara yang lain," tegas KH Abdul Moqsith Ghazali.

Meski demikian, lanjut Kiai Moqsith, kesepakatan ini bukan berarti menghapus kata kafir. Kata dia, penyebutan kafir terhadap non-Muslim di Indonesia rasanya tidak bijak.

"Memberikan label kafir kepada warga Indonesia yang ikut merancang desain negara Indonesia rasanya kurang bijaksana," kata Kiai Moqsith.

Lebih lanjut dia menyampaikan, pembahasan ini dilakukan mengingat masih adanya sebagian warga negara lain yang mempersoalkan status kewargaanegaraan. "(Mereka) memberikan atribusi teologis yang diskriminatif dalam tanda petik kepada sekelompok warga negara lain," katanya.

Materi dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 ini salah satunya mengangkat masalah status non-Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Topik ini masuk ke Komisi Bahtsul Masail Diniyah Maudluiyah yang fokus pada penjelasan tematik.

Pada sidang pleno Munas-Konbes NU 2019, Kamis (28/2/2019), para musyawirin atau peserta Munas menilai, sebagai dasar negara, Pancasila berhasil menyatukan rakyat Indonesia yang plural, baik dari sudut etnis dan suku maupun agama dan budaya.

Di bawah payung Pancasila, seluruh warga negara adalah setara, yang satu tak lebih unggul dari yang lain berdasarkan suku, etnis, bahkan agama.

Hal ini selaras dengan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan membuat Piagam Madinah untuk menyatukan seluruh penduduk Madinah.

Halaman
12
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved