Berita Pangkalpinang

Tingkatkan PAD Kota Pangkalpinang, SatPol PP Tertibkan Baliho Tak Berizin Usai Pemilu

Untuk pemasangan baliho ada dua izin yang harus dipenuhi, yang pertama IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan yang kedua perizinan untuk memasang reklame

Tingkatkan PAD Kota Pangkalpinang, SatPol PP Tertibkan Baliho Tak Berizin Usai Pemilu
BANGKAPOS/MUHAMMAD RIZKI
Kabid Pendapatan BAKUDA kota Pangkalpinang, Sri Handayani. Kamis (28/02/2019) 

BANGKAPOS.COM  - Pemilu sudah tinggal hitungan hari, bukan hal yang baru jika mendekati pemilu akan termapampang puluhan bahkan ratusan APK berbentuk reklame disepanjang jalan protokol di kota Pangkalpinang.

Kabid PPUD (Penegak Peraturan Prundang-Undangan Daerah) SatPol PP kota Pangkalpinang Dedi Aldriansyah mengatakan sesuai dengan instruksi walikota Pangkalpinang untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota Pangkalpinang harus dilakukan penertiban baliho apa pun bentuknya.

Terutama dalam hal perizinannya, akan dipastikan baliho yang terpasang tersebut sudah sesuai dengan izin yang berlaku atau belum. Untuk tahun ini Dedi menambahkan jika akan melakukan penertiban seusai pemilu 2019.

Agar pihaknya dapat mengiventarisir reklame yang berizin dan ilegal di kota Pangkalpinang. Dengan tujuan agar PAD kota Pangkalpinang dari pajak reklame dapat terserap lebih maksimal.

"Tujuannya agar PAD kita terangkat, karena bukan tidak mungkin baliho yang ada sekarang ini tidak berizin. Nanti akan kita bentuk timnya dan akan kita inventarisir, biar ketemu jumlah baliho yang tak berizin." ujar Dedi, Senin (4/3) saat ditemui di acara HUT BPBD kota Pangkalpinang.

Dedi mengatakan untuk pemasangan baliho setidaknya ada dua izin yang harus dipenuhi, yang pertama IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan yang kedua perizinan untuk memasang reklame.

Sehingga ia berharap siapa pun yang ingin memasang baliho, agar mengikuti peraturan dan mekanisme yang ada.

Sedangkan apabila ditemukan baliho ilegal, Dedi menjelaskan jika pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pendekatan secara persuasif terlebih dahulu kepada pelanggar, seperti dialog dan pembinaan.

"Minimal kita kasih SP satu (Surat Peringatan) dulu selama tujuh hari, apa bila tetap membandel akan diberikan SP dua selama tiga hari, dan jika masih diulangi, SP tiga dan selanjutnya akan dieksekusi." tutup Dedi.

Sebelumnya Kabid Pendapatan BAKUDA (Badan Keuangan Daerah) Sri Handayani pada 28 Februari 2019 menjelaskan untuk pemungutan pajak reklame kota Pangkalpinag secara umum Hani menjelaskan sampai dengan triwulan pertama ini masih lancar dan sesuai dengan target.

Hani menambahkan jika untuk target pajak reklame tahun ini, sebesar Rp 3.858.000.000,- dan, sampai dengan minggu ke empat tahun 2019 sudah terealisasi sebesar 12,75 persen dari target. Sedangkan untuk tahun 2018 targetnya berada di angka Rp 3.400.000.000,-.

Untuk mekanisme penyetoran pajak reklame sendiri, Hani menjelaskan jika ada beberapa faktor yang harus dilihat antara lain dari jenis, lokasi, dan ukuran. Setelah itu semua telah diketahui barulah akan keluar NSR (Nilai Sewa Reklame) dan dikalikan denga tarif reklame. (BANGKAPOS/MUHAMMAD RIZKI/R1)

Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved