Berita Sungailiat

Satu WNA Asal Cina Miliki e-KTP Kabupaten Bangka

Ada satu WNA atas nama Yin Kuan asal dari Cina tinggal di Sungailiat. Dia menikah dengan orang Bangka

Satu WNA Asal Cina Miliki e-KTP Kabupaten Bangka
Bangka Pos / Nurhayati
Kepala Dukcapil Kabupaten Bangka Rahmad Gunawan, 

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bangka Rahmat Gunawan menjelaskan, Warga Negara Asing (WNA) bisa mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP asal mendapat izin tinggal tetap yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi.

Berdasarkan hal itu menurutnya memang ada satu WNA di Kabupaten Bangka yang merekam dan bisa mendapatkan e-KTP Kabupaten Bangka. 

"Ada satu WNA atas nama Yin Kuan asal dari Cina tinggal di Sungailiat. Dia menikah dengan orang Bangka ini istrinya.

Dia punya KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) dari imigrasi karena syarat untuk membuat e-KTP di undang-undang itu diwajibkan bagi WNA yang mempunyai izin tinggal tetap yang dikeluarkan imigrasi," ungkap Rahmad kepada bangkapos.com, Rabu (6/3/2019) di Kantor Dukcapil Kabupaten Bangka.

e-KTP milik Yin Kuan tersebut dikeluarkan oleh pihak Dukcapil Kabupaten Bangka pada tahun 2017 lalu.

Dikatakannya, tidak ada larangan bagi WNA untuk memiliki KTP-el asalkan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Dijelaskan definisi penduduk berdasarkan undang-undang adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing.

"Penduduk itu WNI dan WNA, orang asing itu penduduk sesuai definisinya. Itu berdasarkan ketentuan undang-undang," kata Rahmad.

Sedangkan bagi WNA yang hanya memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari pihak imigrasi, tidak bisa dikeluarkan KTP-el-nya dimana dukcapil hanya bisa mengeluarkan Surat Keterangan Tempat Tinggal  (SKTT) atau KTP hijau.

"Jadi tergantung imigrasi jika dikeluarkan KITAP-nya kami buatkan KTP-elnya sedangkan kalau hanya KITAS kita keluarkan SKTT," terang Rahmad.

Terkait dengan WNA tersebut masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada Pemilu 2019 ini, Rahmad mengatakan bahwa hal tersebut bukan kewenangan mereka tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka yang berwenang menetapkan DPT. (BANGKAPOS.COM/NURHAYATI)

Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved